HIKMAH DI BALIK KRISIS

PASAR DOMESTIK: MUTIARA YANG [SERING] TERABAIKAN

OPTIMISME UMKm DI BALIK KRISIS

Oleh: Iyuk Wahyudi ¹⁾

 

Banyak kalangan, termasuk di dalamnya para pebisnis dan pengamat ekonomi, berpendapat bahwa krisis ekonomi global yang terjadi sejak kuartal III tahun 2008 lalu diprediksi akan lebih berdampak berat ketimbang krisis moneter tahun 1997 lalu. Hal ini dikarenakan, meski krisis saat itu menimpa hampir seluruh negara-negara di kawasan Asia, namun negara-negara Eropa dan Amerika yang selama ini menjadi negara tujuan ekspor dan pusat perdagangan dunia  tidak mengalami krisis serupa. Sehingga kegiatan ekspor dan perdagangan antar negara tetap berjalan baik. Bahkan banyak diantara pengusaha Asia yang mendapatkan wind fall karena selisih mata uang Dolar yang makin meningkatkan daya saing produk ekspor yang dihasilkannya.

 

Berbeda dengan krisis yang terjadi saat ini. Krisis yang bermula dari kejatuhan sektor moneter dan berpusat di Amerika Serikat, lalu berimbas ke kawasan Eropa dan belahan bumi yang lain,  telah menyebabkan turunnya daya beli secara radikal, jatuhnya banyak perusahaan besar di Eropa dan Amerika, merebaknya PHK massal, dan munculnya semangat ’proteksionisme’ di negara-negara tersebut meski dalam kadar yang masih relatif wajar. Akibatnya, seperti yang diprediksi oleh Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi global hanya 0,5% saja., padahal pada tahun sebelumnya mampu tumbuh 2,8%.

 

Hal ini menyebabkan peluang negara-negara pengekspor, khususnya Indonesia, akan kesulitan untuk memperoleh pasar dan mendapatkan nilai tambah dalam jangka waktu dekat. Ibaratnya, kalau krisis pertama dulu yang terkena hantaman adalah dapurnya, sehingga kita masih bisa menggunakan dapur darurat dengan tetap beraktivitas normal seperti biasa, namun sekarang kondisinya berbeda karena yang dihantam adalah pasar sasaran utama dunia, sehingga banyak pihak cukup khawatir bila kondisi tersebut berlangsung lama. Pertumbuhan ekonomi Indonesiapun diperkirakan akan mengalami kontraksi dari 6,2% menjadi hanya 4% saja. Dengan semakin tingginya angka pengangguran yang terjadi saat ini dan potensi PHK lanjutan di kemudian hari, disertai lambatnya pertumbuhan sektor riil karena kebijakan bank yang semakin memperketat penyaluran kredit, maka pertumbuhan yang hanya 4% tersebut akan menjadi sinyal yang cukup mengkhawatirkan.

 

Para pelaku bisnis memperkirakan bahwa para eksportir dan pebisnis lokal akan mulai merasakan dampak krisis  pada semester I tahun 2009 ini. Di akhir tahun 2008 dan awal tahun 2009 lalu belum terasa dampaknya karena masa-masa tersebut biasanya merupakan tahap penyelesaian atas kontrak dagang/pembelian yang berlaku sepanjang tahun 2008. Sedangkan kontrak-kontrak baru biasanya akan keluar di pertengahan tahun 2009, dan saat itulah yang diprediksi banyak pebisnis akan mengalami stagnasi dan bahkan penurunan besar. Karena sejak munculnya krisis ini ada pergeseran pola kontrak order, dari sebelumnya tahunan, menjadi bulanan dan triwulanan. Para pembeli di luar tidak berani melakukan komitmen yang sifatnya jangka panjang dalam kondisi tak menentu seperti saat ini.

 

Pasar Dalam Negeri. Membangunkan Gajah Tidur.

Tidak bisa dipungkiri bahwa negara manapun akan mendorong para pengusahanya untuk berlomba meningkatkan kegiatan ekspor mereka. Karena selain akan menambah pundi devisa, menyeimbangkan neraca pembayaran, juga akan meningkatkan prestige bila mana mampu meraih surplus perdagangan. Demikian halnya bagi pengusaha, semakin mampu mengembangkan bisnisnya hingga ke pasar ekspor, maka akan semakin tinggi prestige yang mereka rasakan. Hal tersebut sebenarnya sah-sah saja asalkan motif dan hasrat bisnis tersebut tidak semata-mata dilakukan demi prestige atau gengsi.  Bagi pelaku bisnis yang memang telah memiliki jejaring bisnis global, pengalaman, serta kapasitas yang memadai, melayani pasar ekspor memang merupakan peluang yang sangat baik karena biasanya order yang diperoleh sangat besar meski dengan harga yang terkadang minim. Sebagian besar eksportir kita, khususnya yang masih skala menengah, akan sulit sekali mampu menerobos langsung dengan pembeli besar (wholeseller), seperti Wallmart, JC Paney, dan lain-lain. Mereka harus berhadapan dengan perantara dan para agen pemasaran yang ironisnya justru mendapatkan margin keuntungan jauh lebih besar dari pada produsen /eksportir sendiri, sementara resiko terbesar ada di pihak produsen/eksportir.

 

Bagi kalangan pengusaha menengah-kecil, melayani ekspor langsung terkadang juga berakhir dengan kekecewaan dan kerugian yang parah. Minimnya pengetahuan dan pengalaman berbisnis di negeri orang, lemahnya pemahaman hukum dagang internasional, dan rendahnya bargaining position, sering memposisikan para pelaku usaha menengah-kecil dalam posisi yang lemah dan tertindas. Tak heran ada banyak pengusaha ’tanggung’ di sentra-sentra industri, seperti: Jepara, Klaten, Solo, Jogja, Garut, Tanggualngin, bahkan Bali, yang harus menanggung kerugian hingga kebangkrutan akibat kondisi tersebut.

 

Sebenarnya Indonesia dengan penduduk 240 juta jiwa dengan daya beli yang relatif cukup baik, dan bahkan cenderung konsumtif, merupakan pasar yang sangat menggiurkan. Banyak negara-negara besar, seperti Jepang, AS, negara-negara Eropa, yang justru menjadikan Indonesia sebagai pasar sasaran utama. Indonesia menjadi pasar paforit negara-negara maju untuk barang-barang konsumtif dan erat dengan gaya hidup, seperti: apartement, mobil, motor, assesories, fashion, handphone, dan lain-lain. Bahkan, berdasarkan hasil survey konsumen sebuah lembaga di Singapura dan Malaysia, ternyata mayoritas pembeli domestik negeri itu adalah warga Indonesia. Khususnya untuk produk properti/apartemen, jasa kesehatan, dan pariwisata.

 

Kita mungkin perlu berkaca kepada negara lain, seperti India dan China. Kedua negara ini telah berhasil memanfaatkan jumlah penduduk besar yang mereka miliki sebagai pasar utama produk-produk domestik mereka. Warga di kedua negara tersebut sama-sama bangga dengan hasil karya anak negeri mereka. Semangat nasionalisme mereka begitu tinggi dan tidak mudah silau dengan karya-karya yang mungkin lebih spektakuler dari luar. Di India, kendaraan-kendaraan yang lalu lalang di jalan raya hampir sepenuhnya merupakan produk buatan dalam negeri. Para pejabat tinggi hingga warga kebanyakan bangga menggunakan mobil ‘pribumi’nya sebagai kendaraan pribadi atau dinas. Bentuk nasionalisme inilah  yang tampaknya belum dimiliki secara masif oleh sebagian besar warga Indonesia.

 

Meski sudah beberapa dekade berbagai gerakan untuk menumbuhkan cinta produk dalam negeri didengung-dengungkan, dan yang terbaru adalah gerakan menggunakan produk (sepatu) dalam negeri bagi aparatur/pejabat pemerintah/BUMN, namun kesadaran masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri masih tampak belum optimal. Entah apa sebabnya, yang jelas sebagian besar bangsa ini merasa lebih bangga, bila mampu membeli dan memiliki barang-barang import, branded, meski dengan harga yang mahal.

 

Krisis global yang melanda dunia saat ini seyogyanya bisa dijadikan momentum bagi seluruh warga untuk mulai beralih mencintai, membeli, dan memakai produk hasil karya anak negeri. Mulailah dari barang-barang kecil yang berhubungan dengan keseharian kita. Mulailah dari sandal, sepatu, kaos, baju, ikat pinggang, beras, mie, minyak goreng, kertas, buah-buahan, dan lain-lain, buatan negeri sendiri.

 

Bila karakter pasar dalam negeri seperti ini, yakni besar dari segi kuantitas dan konsumtif, lalu bisa dikelola dan diarahkan untuk respek dan membeli produk-produk dalam negeri, maka tentu hal ini akan menjadi kabar teramat baik bagi para pengusaha UKM di negeri ini. Mereka tidak perlu lagi dipusingkan oleh prosedur dan mekanisme pasar ekspor yang kadang merepotkan, tidak khawatir terjadinya komplen dari mitra kerjanya di luar negeri, dan tidak takut rugi karena salah pilih mitra dagang yang ternyata penipu lintas negara. Mereka juga tidak lagi diberatkan dengan tuntutan produk dan layanan yang cukup berat dengan margin keuntungan yang ternyata tidak sebanding dengan resiko yang harus mereka hadapi. Mereka hanya tinggal melayani dan memperlakukan konsumen domestiknya selayak konsumen asing.

 

Peluang sebagai Tantangan

Imbauan agar kalangan konsumen domestik mencintai dan menggunakan produk hasil dalam negeri seyogyanya diimbangi dengan upaya keras dan keadaran tinggi kalangan produsen dalam negeri untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang tidak kalah dengan standar pasar ekspor. Artinya bila selama ini, meski dengan tekanan yang begitu keras, para produsen domestik akhirnya mampu memenuhi tuntutan dan standar kualitas pasar ekspor yang terkenal lebih tinggi, maka mestinya memperlakukan hal yang sama terhadap tuntutan pasar lokal adalah hal yang mudah dan biasa. Siapapun, dimanapun, dan apapun mata uang yang digunakan, pembeli adalah raja.

 

Bagi para produsen lokal yang selama ini bermitra atau melakukan joint venture dengan perusahaan asing dalam memproduksi produk ekspor, diharapkan mampu mengambil kesempatan untuk belajar banyak dari para ahli desain, QC, dan tenaga ahli asing/ekspatriat yang memiliki kompetensi tinggi. Sehingga terjadi proses transfer teknologi dan kompetensi yang dapat menjadi bekal untuk pengembangan usaha selanjutnya. Jangan terpaku dan dininabobokan dengan aktivitas bisnis rutin, seperti: pengadaan bahan baku, produksi, finishing, packaging, pengiriman, dan pembayaran belaka, tetapi sudah harus dipikirkan bagaimana agar kita mampu mengambil manfaat lebih dan tetap survive meski suatu saat nanti kemitraan itu harus berakhir.

 

Ada banyak pebisnis lokal yang mampu memproduksi produk dengan kualitas yang memadai, memiliki merk sendiri, dan telah pula memiliki segmen konsumen yang loyal. Di industri sepatu, misalnya,  kita kenal merk-merk lokal, seperti: Bucheri, Yongky, Edward Forrer, dan lain-lain, yang kualitasnya tidak kalah bagus dibanding merk-merk luar lainnya. Mereka tumbuh menjadi leader dan tampil beda setelah memahami benar arti kualitas, inovasi produk, dan penerapan manajerial modern dan layanan konsumen yang serius dan berkelanjutan.

 

Demikian halnya dengan pebisnis di bidang garmen/tekstil. Para produsen garmen/tekstil dan bukan tekstil (TPT) yang selama ini lebih berkiblat ke pasar Amerika sebaiknya juga sudah harus mulai menggarap pasar domestik. Jangan terlena dengan jaminan pasar yang hanya melayani satu atau dua agen atau traders saja karena hanya akan menciptakan situasi ketergantungan yang kurang sehat. Bisnis garmen adalah bisnis yang prospektif asal dikelola secara serius dan profesional. Selagi manusia memerlukan kain/pakaian untuk kebutuhan hidup dan gengsinya, maka bisnis garmen akan tetap tumbuh dan berkembang. Apalagi di negeri dengan jumlah penduduk terbanyak  nomer 5 dunia ini.

 

 

Usaha Kecil-mikro (UKm). Optimisme ditengah Krisis Global.

Bagi sebagian besar pelaku UKm di Indonesia, gencarnya pemberitaan mengenai krisis global di media massa saat ini tampaknya tidak terlalu menjadi kekhawatiran yang berlebih. UKm di Indonesia mungkin sudah terbiasa hidup dalam situasi krisis yang nyaris tiada henti. Dan faktanya hingga saat ini mereka masih bisa bertahan dan berkarya dengan mengesankan. Krisis dianggapnya sebagai tempaan kehidupan untuk lebih efisien, kreatif, dan pantang menyerah. Krisis sebagai proses seleksi alam untuk menampilkan para pebisnis-pebisnis yang sungguh ulung dan kompetitif. Krisis adalah sebuah tantangan yang siap untuk dijawab dengan karya dan prestasi yang membanggakan.

 

Optimisme ini  juga muncul karena sebagian besar pelaku UKm biasanya memiliki beberapa karakteristik umum yang positif, antara lain: (1) Mengandung muatan lokal (local content) yang cukup tinggi dalam proses produksinya, (2) mengandung nilai kreativitas dan inovasi bernilai tambah tinggi, seperti industri daur ulang dan pemanfatan limbah/wist, (3) telah menjadikan pasar domestic sebagai pasar utama, (4) lebih banyak menggunakan mata uang lokal (rupiah) dalam setiap transaksinya, dan (5) memproduksi berbagai produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga secara umum aktivitas bisnis Ukm tidak terlalu memiliki keterkaitan kuat dan langsung dengan turbulensi sektor moneter dan finansial global.

 

Namun demikian, optimisme yang ada diharapkan jangan sampai membuat pelaku Ukm terlena dan tidak melakukan langkah-langkah perbaikan. Bagaimanapun, karena pelaku Ukm adalah bagian dari rantai bisnis global, langsung tidak langsung pasti akan menerima dampaknya. Perlu upaya yang tidak biasa dalam menghadapi situasi yang memang tidak biasa ini. Beberapa saran yang mungkin perlu dipertimbangkan oleh kalangan pelaku Ukm dalam menyikapi krisis global saat ini, antara lain:

1.        Mulai fokus pada pelanggan: inovasi produk, peningkatan kualitas produk dan layanan. Jangan pernah mendikotomikan pelanggan lokal dan asing secara tidak proporsional. Berikan layanan yang terbaik.

2.        Selektif dan berupaya meniadakan/mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah (non-added value) dalam proses produksi-pemasaran, agar produk dan layanan makin efisien, dan harga pun kompetitif.

3.        Mulai memanfaatkan strategi dan kiat-kiat pemasaran yang efektif, meluas dan murah, seperti pemanfaatan teknologi cyber-marketing dengan memanfaatkan komunitas-komunitas di dunia maya.

4.        Memproduksi aneka produk yang erat kaitannya dengan kebutuhan masyarakat.

5.        Memanfaatkan berbagai fasilitas pameran, seminar, pelatihan yang ditawarkan pemerintah, lembaga nirlaba, dan perguruan tinggi untuk peningkatan kapasitas usaha.

6.        Memanfaatkan akses pembiayaan yang mampu diakses untuk peningkatan usaha dengan kondisi usaha yang ada dengan tetap mempertimbangkan kemampuan usaha dan pengembalian yang layak. Beberapa referensi: dana PKBL BUMN, pinjaman KUR, pinjaman mikro, seperti: ULaMM, Unit Layanan Modal Mikro-nya PNM, BPR, Koperasi Simpan Pinjam, dan BMT. Bila yang sudah berkembang dapat mengakses langsung pinjaman dari perbankan.

7.        Saran bagi pemerintah, kendala lain yang juga harus menjadi perhatian pemerintah dalam upaya menyelamatkan industri dalam negeri dan menumbuhkan budaya cinta produk negeri sendiri adalah dengan mencegah atau mengeliminir maraknya barang selundupan antar negara. Dengan makin berkurangnya peluang pasar ekspor ke AS dan Eropa, maka akan ada banyak negara eksportir tradisional, seperti: Cina, India, Thailand, dan Vietnam, yang akan mengalihkan pasar sasarannya ke Indonesia. Tidak hanya menggunakan cara legal, bahkan cara ilegal pun akan mereka tempuh, termasuk melalui penyelundupan. Aktivitas penyelundupan ini tidak boleh dianggap hal lumrah, karena dampaknya yang sangat besar dalam merusak tatanan persaingan usaha yang sehat, selain tentunya menimbulkan kerugian potensi pendapatan negara yang sangat besar. Banyaknya barang selundupan yang murah dan menarik ini tentu akan makin kontraproduktif dengan semangat dan gerakan cinta produk anak negeri.

 

Demikianlah, semoga benar adanya bahwa pelaku UMKM relatif tidak mendapatkan imbas langsung dari krisis global yang terjadi. Optimisme yang ada tidak lantas menjadikan pelaku UMKm lengah dan hilang kewaspadaan untuk terus melakukan perbaikan tiada henti. Karena bagaimanapun, sebagai bagian dari rantai bisnis global, pada akhirnya dan hingga level tertentu, UKm pasti akan merasakan perubahan yang tidak biasa itu.

 

¹⁾ Penulis adalah pemerhati UMKM, tinggal di Kota Medan, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Manajemen dan Kemitraan  PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan.

 

PROGRAM PENDAMPINGAN UKM TERINTEGRASI

PROGRAM PENDAMPINGAN TERINTEGRASI

Alternatif Solusi Kendala Non-Modal bagi UKM ₁₎

 

Oleh: Iyuk Wahyudi ²⁾

 

Background

Usaha kecil dan menengah (UKM), sejak beberapa dekade terakhir ini telah menjadi obyek diskusi dan penelitian yang sangat menarik dan tidak habis-habisnya. Kegagalan sektor korporasi dalam perannya sebagai soko guru perekonomian nasional di masa lalu, mau tidak mau, telah menjadikan UKM sebagai primadona baru yang pantas dijadikan isu sentral oleh berbagai kalangan dan pusat penelitian. Layakkah UKM menjadi soko guru perekonomian nasional, yang berarti mengambil peran yang pada kurun waktu lalu dipegang oleh sektor korporasi itu?

 

Apapun argumen yang dikemukakan, faktanya di masa krisis 1997 lalu UKM memang telah mampu membuktikan dirinya sebagai “penyelamat muka” perekonomian nasional. Selain sejumlah devisa yang mampu disumbangkan kepada negara, sektor ini secara signifikan telah mampu mencegah terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran sebagai akibat krisis moneter. Meski kita pun tak bisa menutup mata bahwa ada begitu banyak pelaku UKM yang juga menjadi korban krisis tersebut.

 

Namun demikian, tidak berarti saat ini pun UKM tidak menghadapi kendala dalam perkembangannya. Setelah lebih dari satu dasawarsa melewati masa krisis, masih ada banyak kendala dihadapi oleh 48 juta pengusaha UKM dan mikro di tengah berbagai sanjungan dan pujian yang mereka terima selama ini.

 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh berbagai kalangan di berbagai daerah di Indonesia pada akhirnya mengerucut pada satu kesimpulan yang relatif sama, bahwa sebenarnyalah terdapat 3 aspek umum yang menjadi problematika UKM selama ini, yaitu: Aspek permodalan, aspek pasar, dan manajerial. Salah satu contohnya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Pusat Konsultasi Pengusaha Kecil Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (Th 1994/1995). Dalam laporan akhirnya, lembaga penelitian ini memaparkan tentang permasalahan UKM yang ada di Yogyakarta, yaitu:

 

a.       Masalah yang banyak ditemui (37,5 persen) adalah belum dimilikinya sistem administrasi atau akuntansi yang baik disebabkan belum adanya pemisahan kekayaan usaha dengan kekayaan pribadi.

b.       Masalah permodalan merupakan masalah lain yang sering ditemui (25 persen). Bilamana UKM mencoba menggunakan kredit perbankan, mereka tidak memahami pembuatan proposal permohonan kredit yang layak, disamping itu juga sering tidak terpenuhinya masalah kewajiban penyerahan agunan.

c.       Masalah menyusun perencanaan bisnis juga dirasa mendesak untuk dipecahkan (8,3 persen). Pengusaha kecil menyadari pentingnya menyusun perencanaan bisnis guna mensiasati persaingan yang semakin ketat.

d.       Masalah peningkatan efisiensi operasi yang biasanya disebabkan: (1) tenaga kerja yang ada sudah relatif tua dan tidak ada regenerasi, (2) sulitnya mencari tenaga kerja baru yang ahli dan terampil, (3) teknologi usaha yang relatif masih sederhana.

e.       Masalah perbaikan sistem manajemen mengingat banyak UKM yang cenderung menerapkan manajemen seadanya dengan ciri-ciri: (1) gaya manajemen “one man show”, (2) kurang memperhatikan pertimbangan rasional,  (3) struktur dan deskripsi pekerjaan tidak jelas, dan (4) tidak terdapat suatu sistem penilaian prestasi kerja karyawan.

 

Paparan hasil penelitian tersebut secara serta merta menjelaskan kepada kita bahwa aspek permodalan, bukanlah satu-satunya kendala yang dihadapi UKM, seperti yang selama ini diperkirakan oleh banyak kalangan. Ada banyak kendala non-modal yang justru menjadi problematika krusial.

 

Tidaklah heran ketika berbagai pendekatan keuangan (permodalan) yang telah dilakukan oleh pemerintah, baik dalam bentuk penyaluran dana bergulir melalui departemen atau instansi terkait maupun dana bergulir BUMN dengan maksud untuk memberdayakan UKM selama ini lebih sering berakhir dengan banyaknya kredit macet dan biasnya dampak program bagi peningkatan kinerja UKM. Pola pembiayaan yang diharapkan mampu memunculkan efek bola salju (snowball effect ) dan bersifat abadi itu, pada kenyataannya justru hanya melahirkan efek kembang gula (candy effect), yang menyusut dari waktu ke waktu hingga akhirnya habis tak tersisa.

 

Apapun bentuk skim atau pola pembiayaan untuk UKM, tanpa disertai pembenahan manajerial dan pendampingan pasar, hanya akan menambah deretan cerita kegagalan berbagai program pemberdayaan UKM. Ibaratnya, sebanyak apapun kita menuangkan air ke dalam ceret yang bocor, tak akan ada air tersisa bila mana tidak dibenahi (ditambal) kebocorannya terlebih dahulu. Artinya, berapa besar pun UKM mendapatkan stimulan pembiayaan, tidak akan menghasilkan manfaat yang signifikan, selama tidak diikuti oleh perbaikan sistem kelembagaan dan manajemen UKM itu sendiri. Perbaiki terlebih dahulu wadahnya (kelembagaannya) sebelum dituangkan airnya (stimulan modal).

 

Pola Pelatihan dan Pendampingan Terintigrasi sebagai alternatif solusi

Kondisi tersebut diatas lambat laun telah disadari pula oleh pemerintah dan berbagai pihak terkait lain. Hal ini dibuktikan dengan menjamurnya berbagai program pembiayaan yang disertai bimbingan teknis (technical assistance) secara bersamaan, atau dengan istilah pola pendampingan UKM.

 

Pola pendampingan UKM tersebut oleh sebagian kalangan dipandang cukup memberikan hasil yang positif. UKM-UKM yang memperoleh pembiayaan, serta merta akan mendapatkan bimbingan manajerial day to day dari konsultan-konsultan yang ditunjuk. Selain bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan alokasi dana yang berakibat pada kredit macet, pola pendampingan ini juga bertujuan untuk membantu UKM dalam menciptakan sistem kelembagaan (capasity building) guna melahirkan added value bagi usahanya di masa yang akan datang.

 

Pendampingan versus  pelatihan

Sebenarnya sejak beberapa dekade lalu, pemerintah melalui departemen-departemen terkait seperti: Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departemen Koperasi, Departemen Tenaga Kerja, dan lain-lain, telah mengembangkan berbagai program pelatihan (pendidikan dan latihan) untuk meningkatkan skill manajerial dan kemampuan teknis produksi untuk para pengusaha UKM. Namun berdasarkan pengamatan dan hasil evaluasi dari berbagai program pelatihan tersebut, ternyata hasilnya dianggap kurang sesuai harapan. Tak jarang banyak kalangan menilai berbagai training dan diklat yang dilaksanakan di masa lalu, khususnya oleh instansi pemerintah, lebih pada upaya menghabiskan anggaran rutin semata. Lebih buruk lagi adanya kesan sebagai side-income bagi pegawai instansi tersebut.  Penilaian yang terkesan berlebihan namun nyatanya sulit untuk dielakkan.

 

Ada 5 hal yang menjadi penyebab kegagalan pola atau model pelatihan (in house training) yang dikembangkan oleh pemerintah/BUMN selama ini, yaitu:

Terkesan teoritis dan text book minded.

Kesan tersebut muncul karena sebagian besar instruktur atau penyaji materi berasal dari kalangan akademisi yang terkadang tidak memiliki pengalaman praktis yang memadai. Para penyaji menyampaikan berbagai konsep dan teori manajemen yang “tak terjangkau” oleh UKM-UKM peserta pelatihan. Dan yang mendasar, terdapat jurang pola pikir yang cukup lebar antara kalangan wirausahawan yang cenderung menganggap resiko sebagai suatu keniscayaan dan harus dihadapi, dengan instruktur dari kalangan akademisi/konsultan yang bersemangatkan menghindar dari resiko itu.

 

Tema atau pokok bahasan yang kurang relevan dengan kebutuhan UKM.

Tema-tema yang dimunculkan berasal dari asumsi atau persepsi sepihak para pengamat ataupun pejabat (top down model), tanpa melibatkan proses dialog antara penyusun program dengan pengusaha UKM sebagai subjek pelaku yang disasarnya. Sehingga banyak berbagai kegiatan pelatihan kurang mendatangkan manfaat bagi pengembangan usaha UKM.

 

Tidak ada program lanjutan yang lebih bersifat praktis

Karena pola yang dikembangkan bersifat project based, sering kali berbagai acara pelatihan selesai begitu saja tanpa disertai program lanjutan yang benar-benar dibutuhkan secara konkrit oleh pengusaha UKM. Bahkan ada kecenderungan instansi/BUMN tersebut justru menghindari model proyek yang bersifat jangka panjang karena akan menyulitkan proses penyusunan dan pelaporan anggaran di dinas atau departemen terkait..

 

Hanya diikuti oleh level karyawan, bukan decision maker.

Selain menganggap bahwa materi pelatihan sudah dianggap “biasa”, pemilik atau pimpinan perusahaan UKM terkadang lebih senang menghabiskan waktunya di perusahaan, melayani pembeli, dan mengawasi kerja para karyawannya. Lebih menguntungkan dari pada ikut pelatihan yang terkadang menghabiskan separuh hari efektifnya. Pimpinan lebih senang mewakilkannya kepada salah satu staff atau karyawan yang ditunjuk. Sehingga ketika  karyawan tersebut kembali dari acara pelatihan, akan sulit untuk mengimplementasi hasil pelatihan itu dalam perusahaan, karena mereka bukanlah seorang decision maker.

 

Pendekatan charity yang menimbulkan moral hazard yang cukup parah.

Selain menyelenggarakan pelatihan “cuma-cuma”, tak jarang panitia juga memberikan “amplop” kepada setiap peserta pelatihan yang hadir. Pemberian tersebut didasari pertimbangan bahwa pengusaha UKM telah menghabiskan waktunya untuk mengikuti pelatihan yang berarti menghilangkan kesempatan untuk mencari keuntungan. Dengan kata lain, pemberian amplop tersebut sebagai kompensasi atas loss opportunity bagi pengusaha UKM. Hal ini justru semakin menguatkan persepsi kita semua bahwa acara pelatihan sejujurnya adalah suatu aktivitas yang tidak produktif dan bernilai tambah. Pola pendekatan seperti ini hanya akan menjaring calon peserta pelatihan yang lebih bermotifkan mencari uang saku, ketimbang kesadaran untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.

 

Berbagai kelemahan dan kegagalan program pemberdayaan UKM di masa lalu tersebut  telah mendorong munculnya program pendampingan terintegrasi sebagai pendekatan alternatif  lain yang dinilai lebih baik dan tepat sasaran. Program pendampingan UKM dianggap dan dinilai banyak kalangan sebagai solusi yang layak untuk dicoba dan dikembangkan. Kalau pun pola pelatihan atau training masih terus dijalankan, hal itu lebih merupakan aktivitas pembuka dari program pendampingan berkelanjutan. 

 

Apa dan Bagaimana Program Pendampingan Terintegrasi bagi UKM?

Program pendampingan UKM adalah model pengembangan UKM yang meitikberatkan pada upaya perbaikan sistem kelembagaan (capasity building) dan aspek manajerial UKM, dilakukan secara intensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan secara aktif konsultan-konsultan UKM profesional. Konsultan-konsultan tersebut bertugas memberikan nasehat (advisory) dan konsultansi, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan operasional UKM sehari-hari.

 

Lingkup kerja konsultan pendamping

Lingkup kerja konsultan UKM tersebut diharapkan, dan setidaknya meliputi, pertama: perencanaan, yakni membantu pengusaha UKM dalam menyusun rencana (action plan) dan target usaha ke depan secara terukur, terarah, dan wajar. Kedua: implementasi: yakni turut mendampingi pengusaha UKM dalam menjalankan rencana yang telah disusunnya, membantu mencarikan solusi ketika pengusaha menhadapi kendala dan permasalahan. Ketiga: Evaluasi, yaitu turut memberikan penilaian atas kinerja yang dicapai perusahaan, dan membantu pengusaha dalam menemukan penyebab terjadinya penyimpangan dari target yang telah dibuat. Keempat: Pengembangan, yakni turut membantu pengusaha UKM dalam menyusun rencana pengembangan dari hasil yang telah dicapai selama ini.

 

Program pendampingan UKM yang dipandang cukup berhasil oleh banyak kalangan ini memiliki paling tidak 3 keunggulan dibanding model lain, yaitu:

 

1. Bersifat proaktif dan intensif, artinya konsultan-konsultan pelaksana program secara aktif, day to day, terjun ke lapangan membantu pengusaha UKM. Bersama-sama mencari dan menemukan solusi dari setiap permasalahan UKM di lapangan. Terkadang konsultan harus turut ke luar kota mendampingi  pengusaha untuk kepentingan lobby atau penyelesaian masalah dengan mitra usahanya.

 

1. Pendekatan praktis dan aplikatif, artinya berbagai strategi dan kebijakan konsultan secara langsung diujicobakan pada tataran praktis. Sehingga dapat diukur seberapa efektif ide atau problem solving konsultan bagi kemajuan UKM. Tidak lagi sebatas konsep atau wacana yang bersifat mengawang.

 

1. Menekankan pada keberhasilan pendekatan personil, artinya program ini amat sangat membutuhkan kemampuan konsultan dalam mengambil hati pengusaha UKM. Bagaimana pengusaha bisa percaya dan mau mengikuti berbagai saran dan masukan konsultan tanpa terkesan menggurui.

 

Kendala sebagai tantangan

Begitu positifnya berbagai kalangan menilai pola pendampingan UKM selama ini, tidak lantas menutup mata akan banyaknya kendala yang selama ini dihadapi dalam upaya mengembangkan program pendampingan ini. Beberapa kendala tersebut antara lain:

1.      Belum banyak lembaga yang menyiapkan tenaga konsultan UKM

Pada umumnya, perguruan tinggi ataupun lembaga profesi tampaknya belum siap dan memiliki kompetensi cukup untuk berperan sebagai agent of expertice bagi UKM. Selama ini institusi perguruan tinggi disinyalir lebih harmonis berhubungan dengan kalangan korporasi, dan cenderung melupakan UKM yang ada di sekelilingnya. Terbukti dalam studi-studi kasus di perguruan tinggi lebih banyak yang berkiblat pada perusahaan-perusahaan besar Amerika.

2.      Kurikulum pendidikan yang belum menyentuh kebutuhan riil UKM

Perguruan tinggi yang tadinya diharapkan mampu menjadi motor dan fasilitator pengembangan UKM tampaknya belum bisa menangkap apa yang menjadi kebutuhan UKM secara riil. Berbagai mata pelajaran atau jurusan yang ada di beberapa perguruan tinggi tidak banyak yang bisa dimanfaatkan secara signifikan bagi UKM. Tidaklah salah kalau selama ini ada pendapat yang mengatakan bahwa perguruan tinggi dipandang sebagai menara gading oleh stakeholder di lingkungannya sendiri.

1. Model pengembangan UKM yang bersifat project-based.

Tak pelak lagi, selama program pengembangan UKM masih saja tidak berpaling dari project-based, maka program pendampingan atau apapun juga tidak akan mencapai tujuan hakiki, yakni penguatan dan pemberdayaan UKM senyatanya.

 

Beberapa saran sebagai alternative solusi

Atas berbagai kendala yang dihadapi oleh UKM selama ini, beberapa hal kami ajukan sebagai saran atau solusi yang mungkin dapat dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan, yaitu:

 

1.       Perlunya dibentuk sebuah lembaga inkubator bisnis yang secara hirarkis bernaung dibawah departemen/dinas UKM atau joint venture/joint operational antara Pemda dan swasta /profesional, dengan badan hukum BUMD, PT, atau Koperasi, serta memiliki jaringan hingga ke daerah-daerah. Lembaga ini diharapkan mampu menyajikan berbagai solusi komprehensif atas kendala yang banyak dihadapi oleh UKMK selama ini, yaitu: aspek Permodalan  dan Jasa Manajemen.

1. Perguruan tinggi dan lembaga profesi (konsultan manajemen dan bisnis) Idealnya harus berperan sebagai agent of expertise bagi UKM, yakni mencetak para lulusannya untuk dididik dan dibekali tentang ilmu dan pengetahuan manajerial UKM. Mereka mungkin minim pengalaman kewirausahaan, namun dengan diadakannya program magang, pelatihan pendampingan, dan pembekalan melalui training-training soft skill, akan mampu meningkatkan kompetensi mereka sebagai konsultan yunior. Di beberapa perguruan tinggi, khususnya di UGM Yogyakarta, selama beberapa tahun terakhir telah mengembangkan pola Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, yang memberikan peluang kepada mahasiswa tingkat akhir untuk terjun mendampingi pengusaha UKM dan mencoba mengimplementasikan ilmu yang dimilikinya untuk membantu UKM, sebagai pengganti dari KKN reguler yang selama ini kita kenal.
2. Agar dihindari pendekatan dan metode pemberdayaan yang menimbulkan moral hazard yang justru akan menyebabkan program pemberdayaan menjadi tidak produktif, efektif, dan bernilai tambah.
3. Perlunya kordinasi, konsolidasi, dan integrasi antara departemen, pemerintah daerah, korporat, BUMN, perguruan tinggi, dan LSM penggiat pemberdayaan untuk menyusun dan mengimplementasikan program pemberdayaan UKM yang terintegrasi, komprehensif, dan visioner.

 

Penutup

Demikianlah, tanpa berpretensi untuk menjadi serba tahu, tulisan ini berupaya untuk mengarahkan bagaimana program pengembangan dan pemberdayaan UKM ini sebaiknya dilaksanakan. Tidaklah cukup pendekatan permodalan, tapi yang terpenting bagaimana meningkatkan dan membangun UKM (capasity building) sehingga secara sistem dan kelembagaan, UKM mampu tumbuh dan melewati semua problematika yang dihadapinya. Dan yang tak kalah penting lagi, kerjasama semua pihak terkait (stakeholders); Pemda, korporat swasta, BUMN, Perguruan Tinggi, LSM, dan masyarakat umum untuk terwujudnya berbagai program pemberdayaan yang senyatanya mampu membuat UKM makin berdaya.

1)      Tulisan ini pertama kali diterbitkan di Koran Analisa edisi 10 Desember 2008

2)      Penulis adalah Kepala Seksi Jasa Manajemen dan Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan, dan Sekjend PINWAJA SUMUT.

PEMBANGUNAN MASYARAKAT BERKELANJUTAN

PEMBANGUNAN MASYARAKAT

“CHARITY VERSUS EMPOWERING”

 

Oleh: Iyuk Wahyudi *)

 

Pemberdayaan masyarakat (community empowering) telah menjadi istilah yang populer di masyarakat kita, khususnya di kalangan social worker atau penggiat aktivitas sosial, baik skala korporat, lembaga, maupun perorangan. Pemberdayaan masyarakat, atau istilah lain community development (Comdev) merupakan salah satu metode gerakan yang digunakan dalam menjalankan program pembangunan masyarakat, baik dalam aspek ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, atau kombinasi semua aspek tersebut. Merupakan sebuah antitesis dari program-program sosial yang selama ini lebih bersifat charity atau belas kasihan.

 

Program comdev yang baik seyogyanya mampu mengakomodir berbagai aspek yang berkembang dan dibutuhkan di masyarakat. Masyarakat memerlukan peningkatan kesejahteraan, namun juga berharap agar dalam pencapaian kesejahteraan tersebut tidak mengorbankan aspek-aspek lain, seperti budaya, keserasian lingkungan, dan jati diri sebagai bagian dari sebuah komunitas. Program comdev yang baik juga mampu memunculkan berbagai potensi khas masyarakat, dan mengembangkannya dengan dibantu oleh sistem, alat, atau teknologi baru sehingga bernilai tambah tinggi.

 

Program Comdev juga dikatakan baik dan berhasil bila mana program tersebut tetap mampu berjalan secara berlanjut, mandiri, dan berkembang, serta tidak bergantung lagi kepada anggaran, donatur, atau kalangan inisiator program itu sendiri. Bilapun pada awal program ada peran serta donatur atau inisiator program, namun hal itu lebih bersifat stimulan (perangsang) dan inkubatif (penyiapan/pematangan). Ini berarti, masyarakat harus mampu menjalankan programnya secara mandiri, menghasilkan keuntungan (income) dari kegiatannya, yang selanjutnya digunakan dikelola untuk keberlanjutan program tersebut dan tentunya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kata kuncinya adalah bagaimana agar program comdev tersebut mampu mendampingi, mengenalkan  dan mengakseskan masyarakat kepada mekanisme pasar. Bagaimana masyarakat bisa mengakses sumber daya modal, keterampilan dan keahlian, teknologi tepat guna, dan tentunya akses pasar yang mampu menampung hasil karya mereka secara berlanjut dan saling menguntungkan. Untuk mencapai masyarakat yang berdaya maka mereka harus bekerja (job), menghasilkan (productive), berpendapatan (income),  menguntungkan (profit), bekerjasama atas dasar saling menguntungkan (networking), dan tentunya kuat menjaga komitmen (commitment).

 

Sejalan yang selalu dikemukan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Pemberdayaa Departemen Sosial RI, Prof. Dr. Gunawan Sumodiningrat, dalam setiap kesempatan diskusi mengenai Reinventing Departemen Sosial, bahwa: ”pemberdayaan masyarakat akan berhasil bila mana program tersebut mampu mengangkat masyarakat marginal/miskin menjadi lebih sejahtera dan bermartabat melalui strategi KUTABUNG, yakni: masyarakat mampu dirangsang untuk bekerja (Kerja), didampingi sehingga hasil kerjanya menguntungkan bagi mereka (Untung), dan dari keuntungan tersebut masyarakat dibina untuk belajar dan membudayakan diri menabung (Tabung), dimana hasil dari tabungan tersebut pada akhirnya nanti digunakan untuk membeli peralatan produksi (Investasi) guna peningkatan nilai tambah dan peningkatan kesejahteraan mereka”. Memang benar bahwa tahapan itu memerlukan proses dan komitmen semua pihak. Namun bagaimanapun jalan seperti inilah yang harus dilalui untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan yang sesungguhnya.

 

Realitas Program CSR

Dalam beberapa dekade terakhir, ada banyak perusahaan korporat, baik swasta maupun milik pemerintah (BUMN) yang merancang dan mengembangkan berbagai skema program pemberdayaan, dan menjadikannya sebagai kisah sukses (success story) mereka. Sebagian ada yang bekerja atas dasar semangat filantrofis, sebagian lagi bersemangatkan kelaziman, dan sebagian lagi karena merasa bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah kewajiban bagi perusahaan yang telah ditetapkan  negara, seperti yang dikuatkan dalam undang-undang terbaru, yakni Undang-Undang RI No. 40 Th. 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Bab V mengenai Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan, dimana semua badan hukum persero (Perseroan Terbatas) terutama yang bergerak disektor pengelolaan alam (natural resources) dan rentan terhadap terjadinya kerusakan lingkungan harus memiliki program comdev yang jelas, terarah, dan terukur.

 

Terlepas dari motif dan tujuan yang melatarbelakanginya, kita semua sepakat bahwa pembangunan masyarakat melalui metode pemberdayaan (empowering) akan jauh lebih bermanfaat dan berpengaruh secara jangka panjang ketimbang program-program yang sifatnya charity dan orientasi phisik semata. Pembangunan phisik memang masih diperlukan, khususnya di wilayah-wilayah terpencil. Namun pembangunan masyarakat yang hanya sebatas itu tidak akan pernah bisa melahirkan sebuah masyarakat yang mandiri, berdaya, dan sejahtera.

 

Pola pembangunan masyarakat yang lebih banyak berbasis charity dan pembangunan phisik memang terasa sederhana, mudah dalam pelaksanaan, dan juga ringan dalam pelaporan. Namun pola atau metode seperti ini dalam jangka panjang hanya akan merepotkan perusahaan. Karena bagaimanapun masyarakat akan terus berkembang, baik dari segi jumlah maupun kebutuhan dan tuntutan. Selagi perusahaan ada diantara kehidupan mereka, maka perusahaan akan terus dituntut untuk memberikan ”sumbangan dan bantuan” kepada mereka. Belum lagi bila dalam proses pembagiannya dianggap tidak merata dan adil, maka yang terjadi akan muncul gejolak-gejolak baru yang berpotensi merugikan perusahaan.

 

Hal ini akan berbeda bila upaya pembangunan masyarakat dilakukan melalui strategi pemberdayaan (empowering), dimana yang menjadi sasaran pertama dari program ini adalah mengubah paradigma dan spirit masyarakat, dari sifat malas, pasif, dan pasrah, menjadi penuh semangat, motivasi, dan akhirnya tumbuh keinginan dan semangat untuk bekerja. Untuk mewujudkan hal demikian diperlukan metode pendampingan masyarakat yang simultan, melibatkan berbagai kompetensi, baik dari sisi ekonomi, sosiologi, teknis produksi, maupun budaya dan bahasa. Sebuah program yang memang cukup menantang, perlu kesabaran, namun hasilnya akan sangat efektif dalam jangka panjang.

 

Bagi perusahaan yang sudah concern terhadap strategi pemberdayaan ini, seluruh dana dan konsekuensi yang keluar untuk mewujudkan berbagai program pemberdayaan lebih dianggap sebagai investasi yang sangat riil dan terukur. Sebab, bagaimanapun keberlanjutan eksistensi sebuah perusahaan tidak sekedar ditentukan oleh keuntungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun melalui efisiensi dan peningkatan produktivitas. Justru yang tak kalah penting, dan ini bersifat faktor uncontrolable, adalah situasi kondusif berusaha dan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan lingkungan sekitar.Hubungan harmonis akan tercapai bila mana terjadi hubungan yang didasari oleh semangat berbagi, kebersamaan, dan tentunya saling menguntungkan. Tanpa adanya keharmonisan itu maka jangan harap eksistensi perusahaan akan bertahan lama.

 

Maka tidaklah mengherankan bila di beberapa perusahaan/korporat besar telah menempatkan persoalan comdev ini dalam suatu divisi khusus (divisi Corporate Social Responsibility/CSR), dan tidak hanya sekedar unit kerja (Unit CSR seperti  yang selama ini terjadi. Bahkan di beberapa perusahaan besar lainnya terdapat direktorat yang khusus menangani berbagai program pemberdayaan masyarakat dibawah Direktur CSR. Hal ini menandakan bahwa perusahaan/korporat sudah menganggap persoalan CSR sebagai faktor penentu keberhasilan perusahaan, dan tidak lagi hanya sebatas kerja sambilan atau pekerjaan yang sepele.

 

Mengintip Kisah Sukses CSR: Program CSR Yayasan Unilever Indonesia bagi Petani Kedelai Hitam di Kabupaten Bantul Yogyakarta.

 

Ada satu contoh program pemberdayaan masyarakat yang bisa menjelaskan lebih konkrit atas opini penulis di atas, yakni sebuah program pemberdayaan yang melibatkan ribuan masyarakat petani kedelai hitam di Kabupaten Bantul Yogyakarta, tepatnya di Kecamatan Pundong dan Bangbanglipuro. Program ini dimulai sejak 5 tahun yang lalu, dan hingga saat ini masih terus berlangsung dan makin berkembang. Desain program yang komprehensif, efek manfaat yang dirasakan oleh banyak anggota masyarakat, kemampuan program dalam melibatkan multi-stakeholders, dan adanya  fakta bahwa program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan, menjadi alasan yang kuat bahwa layak dan relevan untuk dijadikan bencmark dan bahan acuan untuk program pemberdayaan masyarakat serupa di wilayah manapun, termasuk di Sumatera Utara ini.

 

Salah satu produk unggulan PT Unilever Indonesia yang dijual ke pasaran dan menjadi idola banyak kaum ibu adalah Kecap Bango. Kecap ini salah satu bahan bakunya terbuat dari kedelai hitam. Biasa didatangkan dari daerah-daerah sentra kedelai di Jawa Barat. Namun karena pasokan selama ini masih dari mencukupi, maka dibutuhkan sentra-sentra kedelai hitam baru di beberapa daerah yang mungkin untuk dikembangkan. Beberapa diantaranya di Propinsi D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

 

Unilever Peduli Foundation (UPF), sebuah yayasan yang dimiliki oleh PT Unilever Indonesia untuk menjalankan berbagai program CSR-nya, berinisiatif untuk mencoba mengajak, melatih, dan membina kelompok-kelompok tani di berbagai daerah untuk menanam kedelai hitam. UPF Peduli menggandeng Fakultas Pertanian UGM Untuk hal pendampingan teknis dan teknologi budidaya pertanian, termasuk penyediaan bibit dan pupuk. Beberapa daerah yang akhirnya berminat untuk ikut serta dalam program ini tersebar di Kabupaten Nganjuk, Trenggalek, Ngawi Jawa Timur, dan Kabupaten Bantul Yogyakarta.

 

Petani dilatih dan didampingi oleh tim pendamping dari UGM mengenai tata cara penanaman yang baik, pemilihan bibit dan pupuk, waktu menanam dan memupuk yang baik, hingga penanganan hasil panen dan pasca panennya. UPF memfasilitasi pinjaman natura berupa pupuk dan bibit serta alat-alat pengolah hasil panen. Setelah panen, hasilnya seluruhnya dibeli oleh bagian pembelian PT Unilever Indonesia, dengan harga dan standar kualitas yang telah disepakati saat awal tanam. Harga tersebut merupakan hasil kesepakatan Tripartid, antara Unilever, petani, dan UGM, untuk memastikan harga tersebut menguntungkan semua pihak, baik petani maupun Unilever. Melalui mekanisme tersebut petani benar-benar diuntungkan karena adanya jaminan kepastian harga dan pasar dari korporat yang bonafid.

 

Selanjutnya UPF juga menggandeng PT PNM (Persero), sebuah BUMN yang bergerak dalam bidang penguatan UMKM dan capasity building LKM sebagai mitra strategis dalam program penguatan manajerial kelompok petani, pendirian dan capasity building bagi koperasi petani. Koperasi yang semua anggotanya adalah petani kedelai ini dikemudian hari akan menjadi unit usaha milik petani yang akan melakukan traksaksi bisnis langsung dengan Unilever, dan usaha lainnya, simpan pinjam bagi petani. Sehingga suatu ketika UPF memutuskan untuk menghentikan program (exit program) dan beralih ke daerah lain, maka keberlanjutan kerjasama antara petani dan PT Unilever tersebut akan tetap berjalan secara berkelanjutan, dan saat ini telah berjalan lebih dari 5 tahun.

 

Hikmah dari kisah sukses ini adalah bahwa pemberdayaan masyarakat memang harus dilakukan secara simultan, komprehensif, dan melibatkan berbagai pihak dan kompetensi: Yayasan UPF, PT Unilever, UGM, dan PT PNM. Mungkin ada banyak kisah sukses lain yang telah dijalankan korporat dalam upaya memberdayakan masyarakat sekitar. Tentunya dengan berbagai pola dan pendekatan yang berbeda. Selama masyarakat dengan program itu bisa diberdayakan, diuntungkan, sehingga mampu mandiri dan berkelanjutan, maka siapapun berhak untuk menjadikannya sebagai kisah sukses. Masyarakat yang telah berdaya itu akan menjadi garda terdepan dan menjadi pihak paling efektif untuk mendukung eksistensi dan kelangsungan korporat. Semoga.

 

¹⁾ Penulis adalah penggiat CSR dan saat ini menjabat Kepala Seksi Jasa Manajemen dan Kemitraan PT PNM Medan.

²⁾ Tulisan ini telah diterbitkan Koran ANALISA Medan, 21 Oktober 2008

 

POSITIONING LEMBAGA KEUANGAN [PERBANKAN] SYARIAH. BEDA!!!

POSITIONING

LEMBAGA KEUANGAN [PERBANKAN] SYARIAH:BEDA!!

Oleh: Iyuk Wahyudi

Lembaga keuangan/perbankan syariah (untuk selanjutnya disebut perbankan/bank syariah) telah berkembang cukup pesat di masyarakat lebih dari satu dasawarsa. Banyak prestasi dan kinerja yang makin membaik diraih oleh perbankan syariah. Bahkan Bank Indonesia selaku otoritas moneter juga telah memberikan banyak kontribusi dan dukungan, khususnya berupa perangkat dan paket-paket kebijakan stimulatif yang mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun meski demikian, masih banyak komunitas masyarakat yang memahami dan mengenali perbankan syariah secara baik. Sebagian dari mereka juga merasa bahwa perbankan syariah yang saat ini berkembang tidak memiliki perbedaan yang jelas dan signifikan dibanding perbankan umum/konvensional. Bahkan banyak pula yang menilai sinis bahwa perbankan syariah tak ubahnya perbankan umum, bahkan terkadang lebih mahal (rate-nya) dan SDM nya kurang profesional.

Sebenarnya kurang arif juga bila kemudian masyarakat menuntut perbankan syariah mampu melayani dan memberikan berbagai fasilitas kemudahan layaknya perbankan umum. Karena bagaimanapun, perbankan umum telah ada dan berkontribusi sejak lebih dari seabad yang lalu, sehingga berdasarkan indikator kinerja keuangan, infrastruktur, jaringan bisnis, dan SDM, mereka jauh lebih mapan dan mumpuni. Bank syariah yang belum perkembangannya belum genap 15 tahun ini, tentu memerlukan waktu dan kepercayaan lebih dari masyarakat untuk bisa tumbuh dan berkembang. Bahwa bank syariah harus melakukan sebuh upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) menjadi sebuah keniscayaaan untuk bisa bertahan dan menjaga daya saing.

Perbedaan versus Persamaan

Bila ditinjau dari segi operasional lembaga keuangan, perbankan syariah, termasuk shariah microbanking, hampir sama dengan lembaga keuangan/perbankan konvensional pada umumnya. Keduanya memiliki sistem dan standar prosedur operasi (SOP), dari mulai front office (bagian customer service dan teller) hingga back office (bagian pembukuan, akunting, manajer), termasuk di dalamnya berbagai kebijakan operasionalnya. Keduanya juga (diharapkan) memiliki sistem informasi keuangan terkomputeraisasi dan terintegrasi yang memungkinkan nasabah dan pihak internal perbankan mengetahui perkembangan transaksi harian dan kinerja keuangannya. Dan keduanya juga memiliki beragam produk yang atraktif hingga mampu menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah dan memanfaatkan berbagai fitur produk yang dimiliki, baik pembiayaan/kredit maupun simpanan/deposito/tabungan.

Lalu, apa yang membuat lembaga keuangan/perbankan syariah dan umum/konvensional berbeda? Dalam banyak hal antara perbankan syariah dan konvensional relatif tidak banyak berbeda, seperti disebutkan diatas. Keduanya sama-sama berorientasi profit, layaknya entitas bisnis pada umumnya. Kedua-duanya sama-sama concern terhadap berbagai upaya peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing. Bahkan keduanya sebenarnya sama-sama menyasar segmen pasar yang sama, yakni masyarakat Indonesia, baik kalangan profesional, pengusaha, maupun masyarakat kebanyakan.

Perbankan syariah hanya oleh dan untuk muslim?

Apakah lembaga keuangan/perbankan syariah hanya menyasar segmen masyarakat muslim? Tidak juga, karena faktanya banyak sekali lembaga syariah yang nasabahnya beragama non-muslim. Sehingga bila kemudian kita memposisikan lembaga keuangan syariah hanya untuk masyarakat muslim adalah kurang tepat dan kurang strategis.

Secara terminologi dan kelaziman, syariah memang lumrah digunakan untuk berbagai simbul dan tata aturan yang berlaku di lingkungan umat muslim. Namun sebenarnya, di dalam syariah itu sendiri terdapat ajaran dan prinsip luhur yang bersifat universal, yakni: bahwa dalam menjalankan bisnis, para pelaku bisnis, pertama, tidak boleh saling merugikan (dzalim), yang berarti kedua belah pihak harus saling menguntungkan (win-win salution), bahkan saat kondisi bisnis mengalami stagnasi dan kerugian. Kedua, tidak boleh ada unsur penipuan (gharar), baik yang sifatnya disengaja ataupun tidak. Saat mulai bertransaksi semua pihak harus transparan dan sepakat terhadap berbagai aturan main dan konsekuensinya, ketiga, tidak boleh mengandung unsur judi atau spekulasi (maisyir) yang menyebabkan dikemudian hari ada salah satu pihak yang mengalami kerugian sedemikian besar, sementara di lain pihak mendapatkan keuntungan besar, atau sebaliknya. Keempat, tidak membahayakan diri sendiri atau pihak lain, dan kelima, tidak mengandung hal-hal yang diharamkan agama (haram). Kelima unsur tersebut, sebenarnya merupakan ajaran luhur dan larangan yang dianut dan dipahami oleh hampir semua agama manapun. Agama manapun pasti mengajarkan kepada umatnya untuk menghindari perbuatan merugikan sesama, judi, menipu, riba, dan sifat atau sikap serakah yang berujung pada kehancuran semua pihak. Bagi kalangan pebisnis barat, ajaran-ajaran syariah ini lebih mereka kenal dengan istilah Etika Bisnis (business etics).

3 Beda dalam Perbankan Syariah

Meski terdapat persamaan seperti tersebut diatas, bank syariah dan bank konvensional tentu memiliki perbedaan yang jelas. Masyarakat diharapkan mampu mengenal dan memahami perbedaan itu, agar tumbuh minat untuk menjajagi dan bermitra dengan bank syariah. Setidaknya ada 3 hal yang cukup membedakan bank/lembaga keuangan syariah dengan lembaga konvensional, yaitu:

Beda 1: Dewan Pengawas Syariah sebagai organ krusial dalam lembaga/perbankan syariah

Berbeda dengan lembaga konvensional yang ada pada umumnya, penerapan aturan syariah ini lebih berjalan secara kelembagaan dengan adanya unsur Dewan Pengawas Syariah (DPS), yakni organ dalam struktur organisasi lembaga syariah yang bertugas mengawasi dan menjamin implementasi kaidah dan aturan syariah ini berjalan, dari mulai proses penciptaan produk, delivery product, pengembangan, hingga ke pelaporan keuangannya.

Sehingga tak mengherankan bila banyak kalangan, dengan berbagai latar budaya, ras, dan agama, yang kemudian memilih lembaga perbankan syariah sebagai mitra bisnisnya. Bahkan di negara-negara timur tengah, perbankan asing semisal City Bank, HSBC, Amro Bank, dan lain-lain yang notabene milik bangsa non-arab/non-muslim, begitu ekspansifnya membuka unit dan bank berprinsip syariah. Jadi, sebenarnya tak ada lagi dikotomi antara muslim dan non-muslim.

Beda 2: Produk syariah berlandaskan bagi hasil (sharing profit = sharing loss).

Ada beberapa produk yang dimiliki oleh perbankan syariah, beberapa diantaranya adalah:

1. Musyaraqah, adalah pembiayaan yang bersifat profit sharing/joint venture antara nasabah dan bank. Kompensasi atau imbalan bagi bank bukanlah prose tasi yang bersifat tetap (fixed), seperti yang selama ini kita kenal dengan bunga bank, melainkan prosentasi keuntungan yang sifatnya fluktuatif. Pihak bank akan ikut serta secara aktif dalam proyek atau kegiatan bisnis tersebut.
2. Mudharabah, adalah hampir sama dengan musyaroqah, namun pihak bank tidak ikut serta dalam operasional proyek atau bisnis yang dibiayai.
3. Murabahah, adalah produk bank syariah yang akadnya adalah jual beli, dimana bank berperan sebagai penjual atas obyek yang diminati oleh nasabahnya. Nasabah diposisikan sebagai pembeli. Produk ini banyak kita jumpai untuk sektor manufaktur dan konsumtif yang memang membutuhkan pembelian asset/aktiva.
4. Ijaroh, atau sewa, termasuk di dalamnya leasing.
5. Wadiah, yaitu jasa penitipan, dimana pihak bank menerima jasa penitipan atas aset tertentu yang dititipkan. Serta beragam produk turunan lain yang jumlahnya sangat banyak dan bervariasi.

Dari kelima produk tersebut, sebenarnya hanya produk musyaroqah (joint venture) dan murabahah (kerjasama pemodal) yang memiliki karakteristik kuat sebagai produk syariah, dan membedakannya dari produk konvensional. Karena selain sifatnya yang mampu memposisikan perbankan lebih dekat dengan nasabahnya (karena sebagai mitra bisnis), kedua produk ini memiliki perhitungan prosentasi kompensasi (fee) yang sifatnya fluktuatif, tidak fixed seperti bunga bank, mengikuti fluktuasi pendapatan atau keuntungan mitra bisnisnya tersebut.

Hanya saja dalam implementasinya di hampir semua bank syariah, dari kelima produk syariah tersebut, sangat sedikit dari fortofolio bisnis bank syariah yang melayani produk musyaroqah dan mudharobah ini. Yang justru dominan adalah produk-produk yang memberikan keuntungan cenderung fixed/tetap, seperti: murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan lain-lainnya. Sehingga bagi sebagian besar masyarakat awam, adanya kenyataan tersebut makin memunculkan anggapan bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional yang lebih menerapkan aturan kompensasi tetap/fixed.

Hal inilah yang menjadikan tantangan bagi para pelaku bisnis lembaga keuangan/perbankan syariah. Bagaimana mereka mampu dan percaya diri untuk dapat memenuhi harapan masyarakat tersebut. Kata kuncinya tentu seberapa dekat bank dengan nasabah/mitra bisnisnya sehingga bank mampu mengenal, memahami, dan mendalami seluk beluk bisnis dan karakter mitranya, untuk kemudian memutuskan untuk membangun kemitraan yang lebih mendalam (syirkah). Syirkah akan menarik bila mana keuntungan bagi hasil yang diharapkan lebih besar dari pada tingkat suku bunga perbankan pada umumnya, karena bagaimanapun dalam syirkah ada celah untuk merugi (loss) yang harus ditanggung bersama. Dalam hal ini, bank akan banyak mengalami kendala di SDM dan tuntutan pekerjaan yang menuntut prioritas kerja cepat dan segera menghasilkan.

Tantangan yang lain justru sering kali muncul dari pihak mitra bisnisnya. Kerjasama syirkah menuntut adanya transparansi keuangan, sehingga memerlukan sistem informasi keuangan yang memadai. Dan celakanya, kebanyakan usaha kecil-menengah, kadang kurang respek dan peduli terhadap sistem. Mereka meyakini bahwa usaha yang dijalaninya untung dan memang terbukti berkembang, namun tidak mengetahui pasti seberapa besar tingkat keuntungan riilnya. Hal inilah yang kadang menyulitkan pengusaha dalam pengaturan liquiditas dan mengantisipasi tingkat kebocoran.

Beda 3: Bertransaksi Syariah adalah ibadah

Bagi sebagian kalangan muslim, memilih bank syariah sebagai pilihan terbaiknya lebih karena dilatarbelakangi oleh keyakinan/aqidah. Bahwa bertransaksi di bank syariah adalah halal, ibadah, sehingga akan mendapatkan berkah dan pahala kebaikan baginya, baik di dunia maupun kelak di akherat. Motivasinya adalah spiritualitas, dan sebenarnya motivasi inilah yang mampu melahirkan segmen pasar yang militan dan loyal. Segmen ini pula yang relatif tidak rentan dan elastis terhadap tingkat bagi hasil (fee) yang diterapkan oleh bank syariah. Namun, hingga saat ini, meski telah terbit fatwa MUI mengenai keharaman bunga bank (riba), masih lebih banyak komunitas muslim yang mengabaikan seruan itu, bahkan kemudian sengaja masuk ke ranah ikhtilaf/polemik yang tiada ujung. Mereka sibuk dengan polemik, dan justru tak peduli dengan perkembangan perbankan syariah itu sendiri.

Meski demikian,perbankan syariah layaknya entitas bisnis yang berkompetisi secara langsung dan nyata dengan entitas bisnis lainnya, tentu tidak boleh menyandarkan eksistensi dan kelangsungan bisnisnya kepada fatwa MUI yang cenderung bisa memanjakan dan menjadikannya sebagai sebuah previllage (keistimewaan). Perbankan syariah justru harus terus meningkatkan daya saingnya melalui berbagai upaya tiada henti; peningkatan kualitas layanan nasabah, peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan infrastruktur, dan menggalang sumber-sumber pembiayaan murah, sehingga mampu menawarkan produk pembiayaan atau simpanan secara kompetitif, inovatif, dan atraktif. Syariah itu tidak harus murah. Tapi syariah juga tidak mesti mahal. Bahwa bank syariah akhirnya mampu menawarkan harga/tingkat basil (bagi hasil) yang relatif murah, maka nasabah semestinya akan tertarik untuk bermitra dengan bank syariah. Karena selain faktor ekonomis, masyarakat juga mendapatkan hal yang utama, yakni keridhoan Ilahi. Misi yang harus erat digenggam sebagai panduan bersama bagi masyarakat syariah kita.

Ketiga hal tersebut diatas bila benar-benar diimplementasikan dengan keinsyafan penuh, maka akan tampak jelas perbedaan antara perbankan syariah ketimbang perbankan konvensional. Perbankan syariah juga sangat respek terhadap ajaran luhur yang oleh kalangan barat dikenal sebagai etika bisnis. Semakin kuat perbedaan (positioning) diantara keduanya di mata masyarakat bergantung seberapa mampu para insan dan penggiat perbankan syariah memelihara dan menguatkan 3 aspek itu dalam operasional sehari-hari. Akhirnya, keberhasilan positioning tersebut pada akhirnya akan lebih memudahkan para pelaku bank syariah dalam menyusun strategi, melakukan komunikasi dan transaksi dengan segmen pasar yang ditujunya.

Tantangan sebagai peluang bagi marketing syariah.

Bagi para marketing perbankan syariah sebagai ujung tombak bisnis, tantangan terbesar mereka tidak sekedar menawarkan produk keuangan semata, tetapi lebih dari itu, menyebarluaskan tentang konsep dan pemahaman ekonomi syariah di masyarakat kita. Karena bagaimanapun juga, sebelum mereka menjual produk-produk keuangan syariahnya, terlebih dahulu harus turut dibentuk pola pikir masyarakat agar aware atau respek terhadap syariah itu sendiri. Seorang marketing perbankan syariah harus memiliki kemampuan inspiratif, presentatif dan menjual yang baik, selain tentunya memahami product knowladge dan kekhasan produk di banding produk konvensional. Penyadaran, penginsyafan, dan ketertarikan.

Demikianlah, mungkin memang perlu waktu bagi kita semua untuk bisa menyaksikan lembaga keuangan/perbankan syariah mampu memposisikan dirinya berbeda dan diakui eksistensinya secara lebih nyata oleh masyarakat. Tidak hanya sekedar beda, bukan pula hanya beda kemasan. Tapi beda dari sisi pelayanan, inovasi, dan tentunya orientasi yang jauh melewati sekedar orientasi bisnis semata. Perbankan syariah? Beda!!!

Penulis adalah pemerhati lembaga keuangan syariah, saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Jasa Manajemen dan kemitraan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan.

KEISTIMEWAAN JOGJA, Apa yang dituju?

KEISTIMEWAAN JOGJA
Apa yang dituju?
Sebuah Kesaksian Pribadi
Oleh: Iyuk Wahyudi

Mengikuti perkembangan opini dan sikap masyarakat Jogja serta para pengamat tentang Keistimewaan Jogja membuat hasrat saya terusik untuk ikut menyuarakan hal serupa. Saya, yang telah 15 tahun berada di Kota Jogja, dan telah menjadikan kota ini sebagai Kota Kedua dalam hidup saya tentu akan dan selayaknya peduli dengan apa yang telah dan akan menimpa kota nan damai ini. Bahwa apapun yang nantinya akan diputuskan haruslah yang berdampak terbaik bagi masyarakat Jogja. Termasuk perihal polemik mengenai pengesahan Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta oleh Pemerintah Pusat yang hingga saat ini masih berlarut-larut.

Menarik apa yang ditulis oleh Daoed Joesoef, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Kabinet Pembangunan III (1978-1983) dan saksi sejarah yang sempat tinggal dan aktif dalam pergerakan rakyat menentang penjajah di Yogyakarta semasa revolusi fisik, dalam Opini Kompas tanggal 7 Oktober 2008 lalu, bahwa kebenaran hakikat sebagai pertimbangan para tokoh pejuang 45 dalam memutuskan keistimewaan Yogyakarta tidak semestinya diragukan oleh generasi ‘reformis’, termasuk para pejabat yang saat ini sedang berkuasa, seperti yang saat ini terjadi. Pertimbangan Keistimewaan Yogyakarta itu tidak hanya kebenaran semata, tetapi kebenaran bernilai sejarah, dan bukan untuk mengukuhkan monarki absolut di Yogya. Lebih lanjut beliau juga mengatakan, bahwa para tokoh pejuang 45 itu tidak kalah cerdas, terdidik, dan patriotik dari pada tokoh reformis sekarang, sehingga jangan sekali-kali beranggapan bahwa mereka tidak cukup tahu soal ketatanegaran, yang lalu bermuara pada keraguan itu. Keraguan dan upaya untuk meniadakan keistimewaan telah mempertaruhkan martabat Sultan, Paku Alam, serta seluruh warga Jogja. Lebih dari itu, keraguan itu juga telah mencederai intellectual dignity dan political credibility dari para tokoh pejuang kemerdekaan 45 yang telah memutuskan hal itu.

Bagi kita kalangan muda di orde reformasi ini, ketika kita harus membandingkan para tokoh lama republik dengan para tokoh reformasi kita mengenai seberapa besar ‘kadar’ patriotisme, kredibilitas, dan apalagi kenegarawanan, maka hal itu laksana perbandingan antara lebih besar mana gajah dan semut, atau lebih luas mana lautan dan anak sungai. Sangat jauh, dan tidak layak diperbandingkan. Bahkan ketika para tokoh kita yang kini duduk di legislatif, eksekutif, dan lembaga peradilan telah menghasilkan produk-produk hukum/undang-undang yang berlaku, kadang dalam hati kecil kita muncul keraguan apakah semua produk hukum yang akhirnya menjadi pedoman dan acuan publik itu telah dihasilkan atas dasar profesionalitas dan jiwa kenegarawanan para pejabat yang meloloskannya. Sebab, tanpa dua hal tersebut, profesionalitas dan jiwa kenegarawanan, apapun yang dihasilkan tidak akan mampu memenuhi harapan hakiki publik, penuh dengan tendensi dan mencerminkan berbagai kepentingan sesaat. Meski secara legal formal mungkin telah melalui mekanisme yang sesuai aturan yang berlaku. Nurani Profesionalisme dan kenegarawanan sangat diperlukan guna melahirkan berbagai kebijakan yang bernafaskan daulat rakyat.

Faktanya, kita semua tentu sepakat bahwa saat ini begitu sulit menemukan figur atau tokoh publik yang benar-benar memiliki jiwa kenegarawanan. Kita sulit mencari pembanding sosok seperti: Cipto Mangunkusumo, HOS Cokroaminoto, KH Dhahlan, Bung Karno, Bung Hatta, Bung Sjahrir, Dr. Soetomo, Ki Hajar Dewantoro, dan tokoh-tokoh lama yang lainnya. Yang kita temukan saat ini lebih banyak tokoh yang cenderung sekedar mencari populeritas, penuh intrik dan kepentingan, dan tak jarang yang bersikap kekanak-kanakan. Malahan beberapa waktu yang lalu ada begitu banyak para tokoh utama negeri ini yang justru terperangkap dalam tindakan-tindakan tak terpuji dan menyakiti rakyat.

Keistimewaan Yogyakarta adalah keputusan akhir hasil buah pertimbangan sangat matang para negarawan masa lalu negeri ini. Mereka tidaklah kalah cerdas dan kompetennya dengan para ahli tatanegara saat ini. Banyak dari mereka lulusan dari universitas terkemuka dalam bidang ketatanegaran di negeri Belanda. Mereka adalah golongan yang sanggup hidup sederhana, patriotik pejuang, yang tak pernah berpikir menggadaikan kepentingan ibu pertiwi dengan kepentingan dan kenikmatan sesaat. Mereka adalah para negarawan profesional, sehingga buah pikirannya pun pastilah bernafaskan daulat rakyat.

Saya, bukanlah seorang pengamat dan ahli tatanegara. Saya hanyalah warga biasa yang kebetulan memiliki ikatan kuat dengan bumi Jogja. Namun hati saya jadi terusik ketika ada sebagian kalangan yang menganggap dan mengesankan bahwa gonjang ganjing masalah keistimewaan Jogja ini adalah bagian dari ambisi Sri Sultan (HBX). Ambisi beliau untuk tetap menjadi gubernur sekaligus Raja Jogja.

Bagi saya, mereka yang berpandangan tersebut adalah yang kurang memahami secara jernih Sri Sultan dan kondisi faktual masyarakat Jogja. Bila hanya sekedar keinginan untuk tetap menjadi gubernur, sebenarnya mau pemilihan ataupun penetapan hasilnya akan sama saja. Sultan tetap menjadi pilihan dan panutan rakyat. Karena bagi masyakakat Jogja, Sri Sultan adalah figur yang tak ada bandingannya dalam memimpin warga.

Sebagai pewaris kesultanan Jogja, bersama ‘saudara muda’ Paku Alam di Pakualaman, beliau memiliki tanggungjawab besar untuk mengantarkan dan melindungi hak keistimewaan kesultanan hingga melewati masa-masa yang serba tidak menentu ini. Hak yang lahir sebagai penghargaan tulus para pendiri negara atas kesetiaan, pengorbanan, perjuangan, dan kepeloporan kesultanan terhadap NKRI. Sekali lagi, bukan untuk dirinya, tapi untuk kepentingan kesultanan yang nyata-nyata oleh pendiri republik inipun diakui keistimewaannya.

Perjuangan menjaga keistimewaan ini sebenarnya telah pula dilakukan oleh pendahulunya, Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Tentu dengan gaya dan strategi yang berbeda, yang bahkan orang-orang terdekatnya pun tidak cukup paham mengenai hal itu. Hingga saat menjelang wafatnya beliau sempat menyampaikan penyesalannya, bahwa sikap diam yang selama ini dilakukannya [dan mungkin itu adalah strategi yang diambilnya] ternyata tidak mampu mengubah keadaan yang lebih baik bagi masyarakat. Diam hanya efektif dalam lingkungan yang dipenuhi sikap empatik dan peduli. Lingkungan dimana seseorang tak harus menyampaikannya secara verbal, maka orang lain akan mengerti dan memahaminya sejernih budaya verbal itu sendiri. Hal inilah yang tampaknya mengilhami Sri Sultan untuk selanjutnya mengambil sikap dan pendekatan yang lebih taktis dan cenderung dirasakan progresif, ’menimbulkan daya kejut’ oleh banyak kalangan. Memang tidak selamanya diam itu emas. Dan Sri Sultan sangat paham mengenai hal itu.

Saya mungkin termasuk sedikit orang yang ‘beruntung’ berkesempatan dekat dengan keluarga Keraton Ngayogyakarta. Keterlibatan saya dalam aktivitas sosial kemasyarakatan di Yogyakarta selama ini telah mempertemukan dan mendekatkan saya dengan sosok Gusti Kanjeng Ratu Pembayun (GKRP), puteri sulung Sri Sultan dan GKR Hemas. Beliau adalah sosok muda yang peduli, merakyat, dan pekerja keras. Hampir separuh waktunya dihabiskan dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, disela-sela urusan profesional dan tugas ibu rumah tangga yang dijalaninya. Berbagai jabatan diembannya, dari mulai Ketua Ibu-Ibu Abdi Dalem Keraton, Ketua Masyarakat Organik, Ketua Karang Taruna, Ketua Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Propinsi Yogyakarta, Ketua Masyarakat Agribisnis, Ketua Asosiasi Kelompok UPPKS yang beranggotakan lebih dari 90.000 ibu-ibu pra-sejahtera tersebar hingga pelosok pedesaan, Ketua Yayasan Anak Bangsa, dan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya.

Sebagai kawan dekat, tentu banyak tahu kisah dan cerita seputar keluarga keraton. Dari sekian kisah yang menarik, ada satu kisah yang cukup mengagetkan dan membuat saya semakin kagum dengan sosok Sri Sultan dan keluarganya. Pada suatu ketika, Si Mbak (panggilan saya untuk GKR Pembayun) bercerita selama inibahwa banyak orang-orang dekatnya yang mengajak beliau berbisnis dan berkongsi. Banyak dari mereka yang mengharapkan akan adanya kemudahan dan previlage beliau sebagai anak sultan dan gubernur untuk melancarkan bisnisnya nanti. Namun dengan halus semua tawaran itu ditolaknya hanya karena khawatir pada akhirnya mereka akan kecewa. Mengapa?

Lalu Si Mbak melanjutkan ceritanya, Beberapa saat ketika HBX diangkat menjadi Gubernur, beliau lalu mengumpulkan keluarga, istri dan kelima puterinya untuk diberikan wejangan dan nasihat, termasuk dirinya. Yang pada intinya, HBX tidak ingin anak-anaknya terlibat dalam kegiatan bisnis, yang baik secara secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan proyek-proyek pemerintah daerah atau yang terkait dengan jabatan gubernur. Selanjutnya beliau ‘membai’at’ kelima puterinya itu untuk menyatakan kesanggupan atas titah beliau tersebut. Sebagai puteri sulung, tentu GKRP harus memberikan teladan dan yang pertama menyatakan kesanggupan itu. Meski kadang dalam hati kecilnya beliau berontak, ‘bahkan anak raja pun sebenarnya berhak untuk bekerja guna menghidupi keluarganya’. Tapi akhirnya semua itu mereka jalani dengan keikhlasan dan rasa syukur. Bilapun saat ini GKRP banyak menduduki jabatan strategis di beberapa perusahaan milik keraton, semata-mata sebagai representatif ayahandanya yang secara undang-undang memang tidak diperbolehkan menjabat posisi manajerial selain gubernur. Sri Sultan telah memahami arti penting clean governance dan menghindar dari konflik kepentingan, jauh sebelum munculnya tren fakta integritas dan good corporate governance seperti yang selama ini ramai kita dengar.

Sangat kontras dengan keadaan dan ceritanya anak/kerabat pejabat di daerah lain, bukan? Jangankan anak gubernur, anak bupati di daerah lain banyak yang begitu merajalela. Semua anggaran dan proyek basah di daerah hampir pasti ada keterlibatan anak atau kerabat pejabat.

Sri Sultan, setahu saya hingga saat ini, juga melarang puterinya itu terjun dan terlibat aktif dalam aktivitas berbau politik praktis. Semua kegiatan GKRP hanya boleh dilakukan untuk hal-hal yang menyangkut kegiatan-kegiatan pengembangan sosial, budaya, dan pendidikan. Memang agak aneh ketika membandingkan dengan para koleganya, seperti: Gusdur dan Megawati, yang begitu getol menyiapkan anak-anaknya sebagai pengganti tahta mereka. Tapi begitulah Sri Sultan, bahkan saya pun sering menggoda puterinya itu untuk mulai ‘belajar’ tentang politik. Setidaknya politik etis untuk proses pembelajaran. Karena bagi saya, keterlibatan GKRP dalam politik adalah keniscayaan, hanya masalah waktu.

Andai saya boleh mengira-ngira ada apa dibalik sikap beliau, mungkin Sri Sultan memiliki pertimbangan lain untuk generasi penerusnya itu. Bahwa menjadi tokoh tidaklah mesti melalui jalur kepartaian. Ketokohan bisa didapat melalui kiprah dan kerja nyata, sepi ing pamrih rame ing gawe. Para tokoh yang meraih ketokohannya dari mekanisme mesin politik biasanya dikenal masyarakat sebagai tokoh yang hanya hidup dalam tataran wacana, tidak membumi, dan terkadang bahkan tidak dikenal dekat masyarakat. Sehingga gampang pula membodohi dan menyakiti rakyat. Apalagi bila ketokohan itu didapat sebagai warisan atas ketokohan orang tuanya, tanpa berupaya menjalani prosesi kaderiasasi dari bawah secara ulet dan sabar.

Sebaliknya tokoh yang tumbuh dari bawah karena kiprah dan aktivitas sosialnya sudah pasti akan dikenal dan dicintai masyarakat. Dia akan besar, bahkan melebihi kebesaran partai itu sendiri. Apalagi di jaman pemilihan langsung, dimana mesin partai relatif tidak lagi banyak berperan, maka ketokohan generik itu akan menjadikan magnet dan daya tarik siapapun, termasuk partai, untuk meminangnya sebagai pemimpin dan tokoh panutan.

Hal-hal tersebut itulah yang membuat saya yakin bahwa berbagai move dan berbagai langkah kejutan Sri Sultan untuk mengupayakan pengakuan negara akan keistimewaan Jogja selama ini, bukanlah karena ambisi pribadi dan nafsu duniawi semata. Melainkan sebagai wujud tanggungjawab beliau sebagai pemangku tertinggi kesultanan Yogyakarta. Karena Sultanlah yang paling bertanggungjawab terhadap warisan keistimewaan itu sendiri. Keyakinan itu tetap terjaga meski beberapa waktu yang lalu Sri Sultan akhirnya menerima keputusan Pemerintah Pusat untuk memperpanjang jabatan Gubernur Yogyakarta hingga 3 tahun lagi.

Penulis adalah penggiat aktivitas sosial di Jogja, Sekjen Corporate Forum for Community Development (CFCD) Chafter Jogja, saat ini tinggal di Medan dalam rangka tugas.

QUO VADIS PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT?

QUO VADIS PERKEMBANGAN BANK PERKREDITAN RAKYAT? 1)
Oleh: Iyuk Wahyudi 2)

Latar Belakang
Potensi kredit usaha mikro dan kecil hingga saat ini oleh banyak kalangan masih dipandang sangat menjanjikan. Terbukti dengan terus meningkatnya volume penyaluran pinjaman untuk usaha mikro-kecil dari tahun ke tahun dengan kualitas pinjaman yang relatif baik. Di Propinsi Sumatera Utara saja, berdasarkan data dari Bank Indonesia Medan (diolah), tercatat jumlah pelaku UMKM sebanyak 2.067.428 unit usaha, dengan pertumbuhan kredit mikro, kecil dan menengah di seluruh perbankan (bank pemerintah, swasta nasional, asing, campuran, dan BPR) mencapai Rp26,120 Triliun di tahun 2007, atau naik 23 % dari tahun 2006 yang hanya mencapai Rp 21,306 Triliun. Bahkan memasuki akhir semester I tahun 2008 (Mei 2008), pertumbuhan kredit UMKM telah mencapai Rp 30,013 Trilliun, dan diprediksikan mengalami peningkatan sangat signifikan di akhir tahun 2008 ini.

Bila dulu lebih banyak lembaga keuangan mikro (KSU, KSP, KUD, BMT, LDKP), Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan BRI Unit yang melayani segmen mikro-kecil, sekarang sudah semakin banyak perbankan umum yang terjun dan menggarap segmen usaha ini. Tidak hanya perbankan nasional, seperti: Danamon, BNI, Bank Mandiri, Bank Niaga, dan Bank BTPN yang memang telah cukup lama melayani kredit mikro. Bahkan perbankan multinasional seperti HSBC, City Bank, Amro Bank, dan Stanchart Bank, turut terjun dan menggarap sektor yang memang terbukti cukup handal dalam menghadapi segala situasi perekonomian makro ini, termasuk saat terjadinya krisis ekonomi di masa lalu.

Semakin banyaknya para pemain tersebut, disatu sisi membuktikan bahwa segmen pembiayaan usaha mikro kecil (KUMK) memang terbukti sangat potensial dan prospektif. Diperkirakan terdapat 40 juta pelaku mikro kecil yang baru sebagian kecil saja yang tersentuh fasilitas bank. Sebagian besar masih berstatus layak (feasable) namun belum memenuhi persyaratan bank teknis (non-bankable). Disisi lain, kondisi ini telah mengakibatkan semakin kuatnya nuansa persaingan dalam merebut kue yang manis di segmen ini. Semua pemain beradu strategi dan taktik bisnis untuk merebut dan meraih kepercayaan nasabah KUMK. Tak sedikit yang terkadang melakukan trik-trik yang tidak masuk akal dan cenderung kurang proporsional. Kalangan perbankan berlomba-lomba menawarkan berbagai undian dan hadiah menarik dengan tujuan untuk meraih nasabah sebanyak-banyaknya. Namun banyak kalangan berpendapat bahwa strategi tersebut masih diragukan efektivitasnya dan hanya menimbulkan biaya tinggi bagi bank-bank tersebut. Strategi-strategi semacam itu lebih bersifat instan dan cenderung menjaring kalangan nasabah ’kutu loncat’. Bank Indonesia pun telah berulang kali mengingatkan kalangan perbankan untuk lebih mengutamakan pada daya tarik (competitiveness) yang sifatnya generik untuk mendapatkan kepercayaan nasabah. Daya tarik generik dihasilkan oleh tingkat pelayanan yang makin membaik (toward service exellent), infrastruktur yang semakin mapan, dan tingginya efisiensi sehingga berujung pada penawaran tingkat suku bunga yang makin kompetitif.

Positioning BPR
Berbicara tentang daya tarik generik yang harus dimiliki oleh kalangan perbankan dalam meraih kepercayaan teringgi di mata nasabah, muncul pertanyaan bagaimana dengan kalangan perbankan mikro (microbanking), seperti BPR, dalam menjaga posisinya di mata nasabah. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk dibahas lebih mendalam.

Berdasarkan hasil survey dan penelitian dari beberapa lembaga independen, setidaknya ada 5 hal yang menjadi preferensi nasabah dalam memilih perbankan ideal, yaitu: 1. Pelayanan nasabah yang memuaskan, 2. Infrastruktur yang memadai (termasuk ketersediaan layanan ATM dan jaringan kantor cabang), 3. Kemudahan dalam bertransaksi (terkait juga dengan butir no.2), 4. Ragam produk perbankan yang beragam dan business friendly, dan 5. Keamanan dana nasabah yang ditentukan oleh ada tidaknya jaminan simpanan dari pemerintah. Kelima hal tersebut telah dimiliki oleh perbankan umum, meski dengan kualitas dan penekanan keunggulan yang berbeda.

Lalu bagaimana dengan BPR? Secara umum BPR identik dengan perbankan mikro yang bermodal terbatas (kecil), di dukung oleh kemampuan dan standar SDM pengelola yang biasa saja, dengan infrastruktur yang relatif terbatas. Belum ada fasilitas ATM yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi tunai dimana suka, tidak ada fasilitas pembayaran uang giral (cek, bilyet), dan terbatasnya jaringan kantor cabang. Sehingga bila kelima hal tersebut dijadikan dasar atau senjata untuk bersaing tentu akan sangat menyulitkan. Apalagi masih banyaknya aturan dari otoritas perbankan yang belum sepenuhnya berpihak pada kalangan perbankan mikro. Alih-alih dilakukan pembagian pengaturan segmen atau zonasi untuk pasar perbankan mikro dan umum yang memang tidak seimbang ini, yang terjadi justru semakin maraknya perbankan umum yang membuka unit kredit mikro. Selain itu, kalangan BPR juga masih merasakan perlakuan diskriminatif dalam hal izin pembukaan kantor cabang baru. Di satu sisi, perbankan umum dengan modal yang besar cukup mengajukan surat pemberitahuan untuk membuka outlet layanan mikronya, di sisi lain BPR harus melewati beberapa aturan yang dirasakan menghambat dalam rangka perluasan usahanya tersebut.

Begitu juga ketika terjadi kasus pembajakan karyawan Bank Danamon oleh Bank BTPN yang menimbulkan gugatan atau keberatan dari manajemen Danamon mencuat beberapa waktu lalu. Semua angkat bicara dan sempat menjadi isu nasional. Bank Indonesia pun sempat disibukkan untuk membantu tercapainya reharmonisasi dan kondisi yang tetap kondusif. Sangat berbeda ketika kejadian yang sama menimpa BPR yang sebagian karyawan potensialnya dibajak oleh manajemen Danamon (DSP) beberapa tahun sebelumnya. Nyaris tidak ada langkah dari otoritas yang signifikan untuk melindungi BPR, meski Perhimpunan BPR (Perbarindo) telah menyampaikan surat keberatan kepada otoritas pengawasan perbankan tersebut.

Namun tentu bukanlah BPR bila kemudian menyerah dan mundur dari peta persaingan. Seperti karakteristik pelaku UMKM yang relatif tahan banting dan memiliki survivabilitas tinggi, BPR pun mampu menggali segenap keunggulan yang dimilikinya untuk kemudian bertahan dan tetap eksis sebagai mitra pelaku UMKM. Kesamaan karakteristik BPR sebagai perbankan mikro dengan segmen UMKM perbankan telah menjadi keunggulan generik yang menjadikannya tetap bertahan. (1) Kemampuan memahami kebutuhan pelanggan lebih baik, (2) pendekatan emosional dan pribadi yang sering dilakukan oleh petugas lapangan (account officer) terhadap nasabah dan debiturnya, (3) persyaratan yang fleksibel dan dinamis, dan (4) kehandalan petugas lapangan untuk terjun hingga ke pelosok pasar dan kawasan padat penduduk dengan gaji/upah yang relatif rendah, telah mampu memikat hati segmen UMKM untuk tidak mudah berpaling dari BPR meski mendapatkan tawaran bunga yang relatif jauh lebih murah dari bank umum/layanan mikro lain.

Sebenarnya pembiayaan di sektor UMK tidaklah terlalu sensitif terhadap harga (bunga). Hal ini dikarenakan pelaku UMK dalam menjalankan usahanya biasanya lebih mengejar margin keuntungan yang relatif lebih tinggi dan bersifat harian ketimbang sektor korporat yang lebih mengutamakan volume/omzet besar meski dengan keuntungan minim dan jangka waktu transaksi yang cukup panjang. Sekedar gambaran, perusahaan produsen air minum kemasan ”AQUA” biasanya menetapkan harga air minum kemasan 1 lt Rp 1.250,- dan mereka menerima pembayaran dari distributor atau agennya dengan tempo minimal 1-2 bulan. Sedangkan pedagang asongan menetapkan harga ke konsumen akhir Rp 2.500,- atau bahkan lebih untuk setiap liter Aqua yang sama dengan pembayaran tunai/kontan. Hanya saja, bila perusahaan produsen mampu menjual air kemasan ribuan atau bahkan ratusan ribu liter per hari, maka pedagang asongan atau toko klontong hanya sanggup menjual air kemasan 10-20 liter saja per harinya.

Bagi pelaku UMK, kecepatan proses, ketepatan (nominal dan momentum), dan tentunya pelayanan yang mudah (kesederhanaan persyaratan) lebih menjadi faktor utama. Hubungan emosional yang terbina antara nasabah dan petugas/personal lembaga keuangan/perbankan mikro (termasuk BPR) juga semakin mengeratkan hubungan kemitraan antara keduanya. Hal inilah yang sepertinya sulit untuk bisa diimbangi oleh kalangan bank umum. Sebagus apapun seorang petugas bank umum dalam melayani nasabahnya tetap tidak akan mampu menghilangkan gap performa antara orang dengan basic korporat dengan kalangan mikro kebanyakan. Semakin tampak perlente dan makin formal sikap petugas bank di lingkungan UMKM, maka akan semakin lebar jurang pemisah dengan calon nasabah/debiturnya, dan semakin sulit untuk menciptakan hubungan personal sesuai yang diharapkan.

BPR, kini dan masa depan.
Namun meski begitu, BPR tidak boleh terlena dengan berbagai keunggulan non-teknis yang dimilikinya. BPR harus berpandangan ke depan, dan berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan tiada henti agar tetap eksis di hati para nasabahnya. Ada baiknya bila BPR mencoba mendekati atau menyejajarkan kualitas dan pembinaan SDM layaknya perbankan umum. Sebagai lembaga jasa yang selalu berhadapan langsung dengan manusia lain setiap harinya, BPR harus mampu memberikan layanan kepuasan yang optimal.

BPR juga harus concern terhadap internal sistemnya. Penggunaan IT System sebagai bagian dari penguatan sistem informasi keuangan terintegrasi sangat diperlukan untuk terjaminnya standar akuntabilitas, transparansi, dan fairness dalam operasional usahanya, dan menjadi tuntutan dari segenap stakeholders. Tidak hanya manajemen dan pemegang saham saja yang memerlukan adanya pengelolaan bisnis BPR yang transparan dan akuntabel. Nasabah pun memiliki hak yang sama dengan mereka untuk menjamin keamanan dan kelangsungan investasi yang dilakukannya. Bahkan dalam beberapa kesempatan, pimpinan Bank Indonesia selalu mengingatkan para direksi dan pemegang saham BPR untuk selalu serius dan berhati-hati dalam mengelola bisnis BPR. Sebab, faktanya bila ditinjau dari sisi aset atau dana kelolaan BPR, lebih dari 70% aset BPR berasal dari dana pihak ketiga (DKP), yang berarti sebagian besar asset BPR dimiliki oleh masyarakat umum sebagai nasabah/penabung. Sedangkan pemegang saham atau pemilik perseroan hanya berkontribusi sebesar 20-30% saja.

Implementasi standard operating prosedur (SOP) BPR disatu sisi, dan penguatan pengawasan internal disisi lain, juga akan mampu meminimisasi terjadinya penyimpangan dan kesalahan prosedur yang berakibat terjadinya kejahatan/kenakalan yang berujung pada terjadinya kerugian BPR. Dan yang paling penting lagi adalah adanya komitmen bersama, dari pemegang saham, dewan komisaris, jajaran direksi, hingga level karyawan terendah untuk menjalankan tugas dan kewenangannya secara proporsional, amanah dan bertanggungjawab. Bila hal ini dilakukan maka tidak akan ada lagi terjadinya kasus kredit fiktif, ”kredit komando”, dan intervensi yang tidak perlu dalam pengelolaan BPR.

Semua upaya diatas, yakni: (1) perbaikan dan peningkatan kualitas SDM, (2) implementasi IT System yang memadai, (3) penerapan SOP dan penguatan peran pengawasan internal, dan (4) penguatan komitmen seluruh stakeholders BPR, adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk terwujudnya BPR yang sehat, kuat, dan berkembang, sehingga mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat pengguna, kalangan investor, mitra kerja, dan otoritas pengawasan. Kepercayaan adalah bekal utama dalam bisnis. Jadi, quo vadis perkembangan BPR? Jawabannya ada disini.

1): Tulisan ini sebelumnya telah diterbitkan oleh Koran ANALISA Medan, 30 Sept 2008
2):Penulis adalah pemerhati LKM dan Kepala Seksi Jasa Manajemen dan Kemitraan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Cabang Medan.

ELEGI BUAT DR. SJAHRIR

IN MEMORIAL DR SJAHRIR
ELEGI BUAT CI IL

Senin kemarin, 28 Juli 2008, pukul 10.00 WIB, saya menerima telepon dari kawan saya, Hillarius N.G. Merro, aktivis LBHI Jogja, yang mengkhabari bahwa Dr. Sjahrir, Pendiri Perhimpunan Indonesia Baru dan saat ini menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, meninggal dunia di Mt Elizabeth Singapura, beberapa jam lalu. Mendengar kabar yang sangat mengagetkan ini tiba-tiba rasa sesak terasa memenuhi dada. Rasa kaget, ndak percaya, ragu, dan kehilangan seakan menjadi satu…. Pikiran jadi menerawang jauh ke masa silam.

Saya mengenal pemikiran Dr Sjahrir saat masih duduk di SMA hingga kemudian aktif sebagai mahasiswa di Jogja. Bila dibanding para analis ekonomi lain saat itu, Dr Sjahrir memiliki kelebihan dan kekhasan yang sangat mencolok. Di tangan beliau, dalil-dalil dan hukum ekonomi makro yang begitu njlimet dan kompleks mampu dijabarkan dan di-publish secara sederhana dan membumi, sehingga orang-orang awam sekalipun mampu mencerna analisanya dengan baik. Beliau juga mampu menjelaskan penomena ekonomi yang terjadi dan berlangsung di masyarakat dengan teori-teori neo-klasik yang dipercayainya dengan gamblang dan masuk akal.

Tak berbeda dengan kawan-kawan mahasiswa lain saat itu, saya termasuk yang gandrung dengan pemikiran-pemikiran oposan yang berani berbeda dan bahkan berani mengkritisi kebijakan rezim represif Pak Harto. Pemikiran Dr Sjahrir yang nyaris tiap minggu muncul di Tajuk Kompas dikenal tajam, kritis, dan berbobot, dan menjadi sedikit obat pelepas dahaga ditengah situasi yang serba diatur dan diawasi oleh rezim saat itu. Hal itu pula yang membuat dia berbeda dan dikagumi. Ya, sementara banyak kawan-kawan seperjuangannya dulu yang makin melunak dan menikmati kekuasaan sebagai pejabat, Sjahrir tetap garang dan menunjukkan konsistensinya sebagai aktifis intelektual.

Berbeda dengan pengamat ekonomi seangkatannya yang terkadang terkungkung dengan kacamata ekonomnya, Dr Sjahrir justru berkeyakinan bahwa ada hubungan yang erat dan saling mempengaruhi antara ekonomi dan politik. Sehingga, untuk mampu menjadi analis ekonomi yang mantap, maka seseorang harus pula memiliki kepekaan politik. Lebih lanjut Sjahrir menamakannya dengan istilah political economics. Saya menyaksikan sendiri ada banyak junior dan kolega beliau di FE UI yang menjadi pendukung dan kawan diskusinya, antara lain: Chatib Basri, Moh. Ikhsan, Tulus Tambunan, Prajoto, Mari E. Pangestu, Rocky Gerung, termasuk senior beliau, Alm. Prof. Sadli. Juga dari kalangan umum, seperti: Rosihan Anwar, Fikri Jufri, Amir Karamoy, dan lain sebagainya. Bahkan di daerah-daerah, ada banyak para dosen dan pengamat lokal yang secara pemikiran dan ideologis menjadi pengagum sosok Sjahrir. Di kemudian hari, mereka-merekalah yang menjadi ujung tombak sjahrir saat terjun ke dunia politik praktis.

Saya mengenal lebih dekat sosok Ci Il, panggilan akrab Dr Sjahrir, pada sekitar awal tahun 2002. Waktu itu beliau sedang giat-giatnya mengkampanyekan pandangan pluralisme dan multi-culturalisme, serta perlunya dikembangkan budaya politik akal sehat. Yakni gerakan politik yang menjunjung tinggi fatsum politik dan etika politik yang sehat, jauh dari intrik dan kepentingan sesaat. Atas referensi dari salah seorang senior saya yang juga karib beliau, saya diperkenalkan dan menjadi bagian dari tim beliau di Jogja.

Sebagai pribadi, Sjahrir juga pantas menjadi teladan. Dia seorang ayah dan suami yang penuh kasih sayang. Hubungan mereka sangat dekat, saling menghargai. Tampak sekali bagaimana Pandu dan Gita, 2 buah cintanya dengan Ibu Ker (Dr Kartini Sjahrir), begitu dekat namun penuh sikap kagum terhadap kedua orang tuanya itu. Di mata para sahabat dekatnya, selain seorang pemikir ulung, Sjahrir adalah sosok yang selalu hangat, humoris, dan perhatian. Dia juga seorang yang royal dan pemurah. Saat mendampingi beliau keliling kota Jogja, beliau tak segan memberi uang Rp 20.000 – Rp 50.000,- kepada pengemis yang datang menghampiri mobilnya di perempatan lampu merah, tukang parkir, dan kalangan kurang mampu lainnya. Beliau juga selalu mengajak sopirnya untuk makan satu meja bersama dengan kawan-kawannya yang lain. Di mata para ’pelayannya’, Sjahrir adalah sosok majikan yang penuh peduli dan mengasihi.

Saya, bersama sebagian para sahabat lain, meninggalkan beliau sesaat setelah beliau memutuskan dan mengumumkan untuk menjadikan Perhimpunan Indonesia Baru (PIB), yang semula sebagai sekedar perhimpunan komunitaspolitik , menjadi partai politik. Tak ada benci ataupun kecewa, semata-mata hanyalah arah perjuangan yang mungkin berbeda.

Saya mengagumi beliau, dari dulu hingga sekarang, tak berkurang sedikitpun. saya menyadari bahwa beliau adalah sosok yang sangat berjasa dalam hidup saya. Lewat beliau, saya mendapat kesempatan untuk bertemu dan berdiskusi dekat dengan para the beautiful mind di negeri ini. Belajar tentang banyak hal, yang tidak semua orang berkesempatan mendapatkannya. Selamat Jalan, Ci Il, Semoga Tuhan YME memberikan kasih-Nya sebagaimana engkau menebar kasih kepada sesamamu selama ini….

Medan, 29 Juli 2008

MODAL VENTURA. Alternatif Pembiayaan bagi Usaha Kecil-Menengah

MODAL VENTURA SEBAGAI ALTERNATIF PEMBIAYAAN
BAGI SKALA USAHA KECIL – MENENGAH
Oleh: Iyuk Wahyudi *

Background
Krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997, dan hingga kini belum juga berakhir, telah menimbulkan stagnasi di berbagai sektor ekonomi. Meningkatnya biaya produksi sebagai akibat kenaikan harga bahan baku dan bahan pembantu di satu sisi, dan menurunnya daya beli masyarakat di sisi yang lain, telah menjadi pukulan yang amat telak bagi para pelaku usaha di sektor riil, tak terkecuali usaha skala kecil menengah (UKM).

Kondisi tersebut makin diperparah oleh sikap kalangan perbankan yang dirasakan hiper-prudent dalam melakukan penyaluran kredit untuk UKM. Bisa dipahami mengingat di masa lalu mereka teramat ekspansif dalam penyaluran kredit dengan terkadang mengabaikan berbagai aturan main yang berlaku. Akibatnya, kini mereka harus menuai petaka. Sebagian besar kredit yang disalurkan kalangan perbankan dalam status macet dan menjadi beban negara. Akhirnya rakyat jugalah yang menanggung.

Namun walau begitu, semestinya kalangan perbankan tidak menjadikan UKM sebagai pihak yang dikorbankan. Karena faktanya sebagian besar kredit yang macet itu justru lebih banyak dinikmati oleh para pengusaha besar (konglomerat). Sementara porsi kredit untuk UKM, bila dibandingkan dengan kredit korporasi saat itu amatlah kecil. Tidaklah adil bila UKM yang akhirnya menerima dampaknya.

Namun apa mau dikata, suka tidak suka pada akhirnya UKM tetap harus menerima imbasnya. Berbagai keluhan para pelaku UKM muncul ke permukaan tentang betapa sulitnya mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan. Pada sektor moneter, perbankan tidak lagi mampu secara efektif memerankan fungsi dasarnya sebagai lembaga intermediary yang menjadi jembatan antara sisi supply of fund (tabungan masyarakat, dana pemerintah dll) dan demand untuk pengembangan sektor ekonomi produktif.

Secara ideal, antara kebijakan sektor riil dan sektor moneter memiliki keterkaitan yang amat erat dan tak terpisahkan. Pengembangan sektor riil hanya bisa berwujud optimal bila mana didukung penuh oleh keberpihakan pemerintah melalui kebijakan moneter dan perbankan yang dikeluarkannya. Demikian pula sebaliknya, pengembangan sektor moneter (perbankan) akan mengalami kendala yang serius bila tidak dibarengi oleh upaya pengembangan di sektor riil. Seandainya pun selama ini indikator moneter nasional dianggap cukup baik, tetap akan sulit untuk dipertahankan dalam jangka panjang karena hanya ditopang oleh sisi pengeluaran konsumtif yang sifatnya sementara. Tidaklah bijak bila kita mempercayakan pondasi ekonomi nasional pada kekuatan yang sifatnya jangka pendek.

Feasable versus Bankable
Bagi UKM sendiri, berbagai aturan dan persyaratan bank teknis yang berlaku saat ini sering kali dirasakan sebagai barrier yang terkadang hampir mustahil untuk dilalui. Seandainya pun secara kelayakan bisnis UKM tersebut dinilai “peasable”, tetap saja kesulitan memperoleh pembiayaan karena dianggap tidak “bankable”.

Secara definisi, peasable dan bankable adalah dua hal yang berbeda. Peasable menitikberatkan perhatiannya pada aspek bisnis sebuah proposal proyek/kredit. Dalam mengukur tingkat kelayakan, seorang calon mitra usaha akan diukur seberapa layak jaminan kelangsungan pasokan bahan bakunya, baik dari sisi harga maupun kuantitas, seberapa profesional dia mampu mengelola manajemen dan business processing-nya, seberapa besar dan kontinyu pasar yang disasarnya, dan bagaimana prospek bisnis ke depan. Sementara bankable lebih memfokuskan perhatiannya pada seberapa jauh sebuah aplikasi kredit telah memenuhi persyaratan administratif perbankan, seperti legalitas, nilai agunan, historical cashflow, track record badan usaha, dan lain – lain.

Modal Ventura sebagai alternatif solusi.
Menyikapi berbagai hambatan dalam hal pembiayaan melalui perbankan tersebut, tampaknya pelaku UKM sudah harus mulai mencari dan menemukan solusi pembiayaan lain sebagai alternatif jalan tengah. Dalam dunia pembiayaan atau permodalan, selain dikenal istilah lembaga keuangan perbankan, kita juga mengenal lembaga keuangan bukan bank. Berbeda dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank ini tidak diperbolehkan mengumpulkan dan mengelola dana masyarakat dalam menjalankan core business-nya. Sumber dana diperoleh dari setoran para pemilik, baik lembaga non pemerintah maupun pemerintah.

Salah satu bentuk lembaga keuangan non-bank yang cukup berkembang saat ini adalah lembaga ventura atau venture capital. Modal ventura sangat mungkin bisa dijadikan salah satu alternatif pembiayaan karena sifatnya yang lebih fleksibel dibanding perbankan. Bila semua aturan perbankan harus mengacu kepada aturan Bank Indonesia, maka lembaga ventura (venture capital) mengacu pada aturan main yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh sebuah komite internal atau kalangan profesional yang ditunjuk oleh para pemegang saham. Sehingga dimungkinkan produk kebijakan yang dihasilkan akan menjadi lebih marketable dan aplicable.

Selain hal tersebut diatas, ada beberapa hal mendasar lain yang membedakan venture capital dengan perbankan sebagai lembaga pembiayaan, yaitu:

Modal Ventura amat concern terhadap bisnis mitra
Dalam tataran praktek, modal ventura menempatkan kelayakan usaha sebagai faktor yang paling dominan dalam pengambilan keputusan pembiayaan. Suatu prospektus yang ditinjau dari sisi perbankan tidak bankable, sangat mungkin dapat diupayakan untuk memperoleh pembiayaan ventura selama usaha itu memang peasable.

Dalam beberapa kasus, terkadang Perbankan terkesan sama sekali tidak melihat proposal kelayakan usaha. Asalkan agunan dan persyaratan administratif cukup dan usahanya tampak berjalan baik, maka aplikasi kredit sudah barang tentu akan disetujui. Seandainya pun suatu saat ternyata agunannya tidak mencukupi, maka serta merta nilai kredit akan “disesuaikan” dengan nilai agunan yang ada. Dalam kasus ini, rencana cashflow usaha, kebutuhan riil pengembangan usaha seperti yang tercantum dalam proposal tidak lagi menjadi satu hal yang diprioritaskan.

Berbeda dengan modal ventura, bila ternyata agunan yang disyaratkan tidak mencukupi dengan nilai pengajuan, maka yang dilakukan adalah mengupayakan penambahan agunan hingga sesuai persyaratan, atau melakukan review terhadap proposal kelayakan. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara pasti apakah bisnis akan tetap berjalan optimal bila kapasitasnya dikurangi karena penurunan nilai pengajuan itu. Memang di satu sisi terkesan malah menjadi bertele-tele, namun di sisi lain justru hal tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa modal ventura sangat concern dan berkepentingan terhadap proposal bisnis yang realistis.

Pendekatan business partnership
Dalam bisnis apapun, resiko menjadi suatu hal yang lumrah. Selalu saja akan dijumpai, baik yang sebelumnya telah diprediksi maupun di luar prediksi. Modal ventura lebih menganggap UKM sebagai mitra. Sehingga ketika suatu saat bisnis mitranya mengalami kendala atau permasalah, maka berbagai adjustment ataupun toleransi yang berkaitan dengan berbagai kewajiban mitra sangat mungkin diupayakan secara bijak.

Tidak mengenal pembatasan sektoral
Bila Perbankan menjadikan negative list industries sebagai salah satu dasar pembatasan sektoral dalam penyaluran kredit, maka di dalam khasanah modal ventura mestinya tidak ada istilah pembatasan sektoral secara general. Sebagai contoh nyata, walaupun sektor properti saat ini dianggap industri yang “dihindari” oleh perbankan, nyatanya banyak juga pelaku usaha di sektor tersebut yang tetap eksis dan justru berkembang. Artinya, dalam sektor dan sub sektor industri manapun peluang itu tetap ada. Jadi tetap harus dilihat sisi bisnisnya, case by case.

Memiliki unsur pembinaan (business advisory)
Sebagai mitra, tak pelak lembaga ventura juga turut bertanggung jawab secara bersama terhadap kelangsungan usaha pengusaha mitra, atau dikenal dengan istilah pengusaha pasangan usaha (PPU). Konkritnya adalah lembaga ventura, melalui tenaga profesionalnya, harus turut memberikan pengawasan, techical assistance, dan pendampingan (advisory), walaupun mungkin hanya dalam batasan tertentu.

Suku bunga relatif amat stabil
Modal Ventura, sebagaimana lembaga keuangan non bank lainnya, tidak diperbolehkan melakukan aktivitas pengumpulan dana dari masyarakat. Modal yang diperoleh hanya berasal dari setoran pemegang saham yang rate-nya relatif tetap (fixed). Hal ini berpengaruh langsung terhadap kebijakan tingkat suku bunga. Suku bunga menjadi tidak terlalu dipengaruhi oleh fluktuasi tingkat suku bunga pasar.

Fleksibel dalam mendesain model atau pola pembiayaan
Karena sifatnya yang fleksibel, lembaga ventura sangat mungkin menerbitkan berbagai pola atau skim pembiayaan yang market driven. Selain pola bagi hasil, kita juga sering mengenal istilah obligasi konversi, leasing, dan lain-lain.

Pembiayaan untuk badan usaha baru/pemula
Modal ventura juga dapat saja melakukan pembiayaan atau penyertaan terhadap sebuah badan usaha yang baru (track record di bawah 1 tahun), selama bisnisnya memang layak dan didukung oleh personel manajemen yang kompeten dan profesional.

Kesemua hal tersebut diatas, sebenarnya dapat dijadikan added value yang berujung pada peningkatan competitive advantage sebuah lembaga ventura bila dibanding dengan lembaga perbankan ataupun lembaga sejenis. Lembaga ventura diharapkan pandai-pandai dalam menggali dan memunculkan kelebihan dirinya agar bisa tetap survive dalam persaingan. Sebab tanpa nilai lebih, maka sebagai lembaga pembiayaan modal ventura akan tertinggal jauh oleh perbankan dan hanya akan memperoleh pasangan-pasangan usaha kelas tiga atau bahkan tak berkelas.

Rekomendasi
Tampaknya kita semua harus sepakat bahwa modal ventura, dengan kelebihan dan kekurangannya, dapat dijadikan alternatif sumber pembiayaan bagi pelaku usaha skala UKM. Sebab, pada lingkup skala UKM inilah penomena usaha yang peasable namun non-bankable tadi sering kali terjadi. Tak salah bila berbagai upaya untuk mengembangkan lembaga modal ventura harus terus menerus dilakukan. Peran stakeholders dalam hal ini mutlak diperlukan dalam karya nyata.

Pemerintah, sebagai pihak yang punya kepentingan dalam pengembangan sektor UKM secara umum, sudah harus secara serius memberikan dukungan bagi pengembangan lembaga ventura. Dukungan tersebut dapat berupa regulasi yang berpihak, kepastian hukum, dan tentunya penyediaan dana murah sebagai modal disetor.

Lembaga modal ventura, sebagai pelaku utama yang berhadapan dengan market dituntut untuk memahami secara benar apa yang menjadi harapan dan tuntutan pelaku UKM sebagai end-user yang tercermin lewat berbagai produk yang aplicable dan marketable. Mampu secara kreatif mendapatkan sumber dana kompetitif yang pada akhirnya akan lebih meringankan beban end-user-nya. Selain itu, sosialisasi terhadap eksistensi dan peranan modal ventura agar lebih ditingkatkan untuk bisa lebih dekat lagi dengan pelaku UKM.

Pelaku usaha UKM, sebaiknya sudah mulai “venturable”. Mulai meningkatkan perhatian dan ketertarikannya terhadap lembaga ventura. Jangan hanya menjadikan tingkat suku bunga sebagai acuan ketertarikan, namun juga lihat hal-hal positif lain yang bisa jadi lebih baik dari pada lembaga perbankan pada umumnya.

Lembaga Perguruan Tinggi, dengan kepakarannya diharapkan juga mampu merumuskan arah, model, dan tema sentral bagi pengembangan lembaga ventura di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Asosiasi Sektoral, perlu dipertimbangkan bagi semua pelaku di sektor ini untuk membentuk asosiasi profesi yang diharapkan dapat membawa berbagai aspirasi dan kepentingannya hingga di dengar dan diperehatikan oleh segenap stakeholders. Lebih mudah berjuang bersama, dari pada berjuang sendiri-sendiri.

Demikianlah, semoga wacana ini dapat memberikan kontribusi positif bagi semua pihak yang memang concern terhadap eksistensi dan pengembangan lembaga ventura.

Yogyakarta, November 2003

RENTENIR, Antara Hujatan dan Sanjungan

RENTERNIR
Antara Hujatan dan Sanjungan

Oleh: Iyuk Wahyudi (*

Latar Belakang
Rentenir, tak pelak lagi merupakan sosok yang sangat familiar dengan masyarakat kita, khususnya masyarakat yang berada di lapisan bawah. Peranan mereka dalam menggerakan ekonomi rakyat, diakui atau tidak, ternyata cukup signifikan. Sebab, selama tidak ada akses permodalan yang mampu diterima (acceptable) oleh masyarakat bawah dan pelaku ekonomi mikro, maka tidak seorangpun yang bisa membendung eksistensinya. Tumbuhkembangnya ekonomi rakyat dewasa ini, sudah barang tentu tidak mungkin terlepas dari peranan kalangan rentenir tersebut.

Bila kita mencoba menyempatkan diri berkunjung ke pasar-pasar tradisional, sentra pedagang klontong, atau sentra pedagang kaki lima di lingkungan sekitar kita, maka akan mudah kita jumpai rentenir-rentenir yang lalu lalang menawarkan “jasa pembiayaan” dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan. Sangat simpel, praktis, cepat, dan saling percaya. Tak ada persyaratan legalitas, agunan, atau birokrasi yang bertele-tele. Memang kalau dihitung-hitung, bunganya amatlah tinggi. Tapi tidak seberapa dibanding dengan kepuasan yang masyarakat rasakan dengan pelayanan yang serba cepat dan simpel itu.

Sulit menemukan data otentik yang menerangkan kepada kita kira-kira kapan munculnya penomena rentenir dalam sistem perekonomian (dan budaya) masyarakat kita. Yang jelas sangat lama, malah mungkin telah ada seiring dengan lahirnya peradaban manusia itu sendiri. Karena eksistensi rentenir sebenarnya merupakan salah satu penomena dari mekanisme pasar. Ada permintaan tentunya ada penawaran. Atau sebaliknya, ada penawaran sehingga muncul permintaan.

Berbagai stigma negatif yang kita lekatkan kepada rentenir, entah itu bank plecit, lintah darat, Si Raja Tega, atau apapun namanya, ternyata tidak malah meniadakan peranan rentenir dalam perekonomian masyarakat bawah. Berbagai regulasi pemerintah yang ditujukan untuk meniadakan keberadaan rentenir dengan didirikannya lembaga keuangan formal hingga di tingkat desa-kecamatan, ternyata tidak juga mampu menghapus sama sekali rentenir di muka bumi ini. Yang terjadi malah sebaliknya, rentenir terus eksis dan berkembang dari waktu ke waktu.

Menghadapi kenyataan tersebut diatas, tak salah bila kita perlu berusaha untuk mencoba menggali fakta sesungguhnya yang terjadi di lapangan tentang peran dan positioning rentenir sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat bawah, sektor usaha mikro dan kecil. Bila kita bicara positioning, muncul kekhawatiran mendasar, “jangan-jangan sosok rentenir yang selama ini kita pandang sebagai penjahat ternyata justru oleh sebagian besar masyarakat kita, – yang notabene berhubungan langsung dengan mereka,- dianggap sebagai pahlawan atau satu-satunya dewa penolong!! Atau jangan-jangan asumsi yang dipegang oleh para pembuat kebijakan kita selama ini, bahwa rentenir atau bank plecit adalah sosok yang harus dihilangkan dari muka bumi, ternyata keliru dan sama sekali salah!!

Terlepas dari berbagai fakta dan kekhawatiran tersebut diatas, tampaknya memang kita perlu secara lebih fair dan objektif mengambil hikmah dari eksistensi dan peran rentenir dalam menggerakan roda ekonomi masyarakat kecil. Tidak berbeda dengan sosok yang lain, rentenir pun bagai memiliki dua sisi mata uang. Ada sisi baik dan sisi buruk yang melekat tak terpisahkan. Tergantung dari sisi mana kita melihat.

Sisi buruknya, masing-masing kita sudah cukup tahu. Terbukti dengan berbagai stigma jelek yang kita lekatkan kepada sosok rentenir. Penetapan bunga berbunga yang amat tinggi merupakan satu hal yang paling gamblang untuk menunjuk sosok jelek rentenir. Sehingga tak jarang banyak pelaku usaha kecil yang hidup dalam lilitan hutang rentenir.

Lalu, adakah sisi baik dari sosok rentenir? Jawabannya sudah barang tentu ada. Tentunya selama masing-masing kita bisa menjaga objektifitas dan fairness kita dalam menilainya.

Paling tidak terdapat 5 nilai baik rentenir sebagai lembaga pembiayaan non-formal yang mungkin akan sulit diikuti oleh lembaga keuangan formal manapun. Karena memang disitulah letak kekuatan kompetitif mereka hingga mereka tetap bisa survive sampai kapanpun.
Kelima nilai tersebut adalah:

1) Simpel, tidak birokratis dan berbelit-belit
2) Sangat mempertimbangkan aspek momentum. Artinya, rentenir mampu memberikan dana nasabahnya disaat yang tepat.
3) Pendekatan budaya setempat, artinya rentenir datang sebagai kawan/kolega yang senyatanya. Bertransaksi dengan didasari oleh saling kenal dan rasa saling percaya.
4) Pemahaman mendalam terhadap bisnis si nasabah. Artinya, si rentenir tahu kapan waktu panennya, kapan menjual, kapan butuh uang, resiko, bahkan hingga tingkat keuntungan yang akan diperoleh para klien-nya.
5) Progresif dan proaktif, artinya lebih sering rentenir terjun langsung ke lokasi usaha si calon nasabah.

Lembaga Keuangan Formal VS Rentenir
Bisakah lembaga keuangan formal menggantikan posisi dan peran Rentenir tersebut? Mungkin bisa, tapi pastilah tidak mudah. Karena bayak kendala yang jelas menghadang. Ada 3 hal yang menjadi kendala, yaitu:

Skala usaha
Sefleksibel apapun sebuah lembaga, tentunya tak akan mungkin mampu menyamai kelincahan sistem rentenir. Karena sistem rentenir in heren dengan subjek pelaku sendiri. Sehingga garis komandonya pun amat sangat pendek sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan. Sistem dan fleksibilitas sangat bergantung dengan skala usaha dan organisasi sebuah bisnis.

Entrepreneurship
Account officer (A/O) adalah seorang bankers. Amat berbeda dengan seorang entrepreneur. Seorang bankers cenderung melihat sisi resiko sebagai fokus perhatian utamanya. Sementara seorang entrepreneur adalah seorang yang melihat sisi peluang dan momentum sebagai fokus perhatian dalam mengembangkan bisnisnya. Seorang rentenir, sedikit banyak faham dan memiliki jiwa entrepreneurship.

Peraturan
Lembaga keuangan sudah barang tentu memiliki aturan main yang telah ditentukan oleh otoritas bank sentral. Sehingga tidak sefleksibel dan semudah rentenir dalam merealisasi dan mereaktualisasikan peraturan hingga sesuai dengan tuntutan pasar yang ada.

Sinergi sebagai sebuah solusi
Memang tidak mudah bagi lembaga keuangan formal untuk bisa menggantikan peran dan eksistensi rentenir sebagai lembaga pembiayaan untuk sektor usaha mikro dan kecil. Masing-masing memang sudah berjalan dalam koridor yang berbeda. Win-win solution yang tampaknya perlu diupayakan adalah mencoba melakukan sinergi antara lembaga keuangan formal di level mikro-kecil (BPR/BPD) dengan kalangan rentenir yang sudah sejak dulu ada. Yakni dengan menjadikan BPR/BPD sebagai sumber modal baru bagi kalangan rentenir. Dan, sebaliknya, menjadikan rentenir sebagai jaringan kerja BPD/BPR hingga ke level bawah yang selama ini tak pernah bisa terjangkau dengan sistem yang selama ini dimiliki oleh BPD/BPR.

Satu hal yang harus ada dalam pola sinergi tersebut, yaitu adanya unsur pembinaan, pendekatan, dan pengawasan secara simultan terhadap para rentenir agar mereka tidak kembali menerapkan pola lama dengan membebani bunga yang tinggi terhadap nasabah akhirnya. Dalam hal ini, aturan pembatasan bunga maksimal merupakan langkah yang cukup bijak.

Bagaimanapun upaya lembaga keuangan dalam meraih keuntungan optimum, tidak boleh mengabaikan kepentingan dari pelaku usaha di sektor riil sebagai nasabahnya. Walapun pada kenyataannya dengan bunga cukup tinggi mereka bisa melunasi seluruh kewajiban angsurannya, lembaga keuangan tentunya juga harus turut memperhatikan kelangsungan dan perkembangan usaha para nasabahnya di masa mendatang. Artinya, adalah tidak fair bila sebagian besar margin keuntungan yang diperoleh justru berpindahtangan kepada lembaga peminjam. Sementara sisa margin tersisa hanya cukup untuk sekedar menjalankan usaha hariannya. Sekedar asal hidup……

Penutup
Demikianlah, semoga paparan ini bisa membuka wacana dan mengubah pola pikir dan pandangan kita terhadap sosok rentenir selama ini. Rentenir, begaiamana halnya kita, juga memiliki sisi positif sebagai lembaga pembiayaan alternatif bagi masyarakat bawah. Walaupun kita tidak bisa menutup mata dari berbagai praktek keliru yang telah mereka lakukan selama ini. Namun tampaknya kita perlu sepakat bahwa rentenir bukanlah sosok yang harus dienyahkan dari muka bumi, tetapi justru sebaliknya, rentenir harus kita berdayakan, kita bina, dan kita arahkan agar keberadaannya bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian rakyat. Tak ada yang lebih mudah dan efisien selain sinergi.

Ditulis pertama kali diYogyakarta, November 2003

GCG for SME’s

RELEVANSI PENERAPAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE  PADA SEKTOR USAHA KECIL MENENGAH. Masihkah Sebatas Wacana?

Oleh: Iyuk Wahyudi *

 

 

Beberapa waktu lalu penulis diminta oleh salah satu asosiasi profesi untuk menjadi salah satu pembicara dalam seminar sehari dengan tema: “Penerapan Good Corporate Governance (GCG) pada Sektor Usaha Kecil Menengah (UKM), urgensi dan implikasinya”. Menarik memang, mengingat sebenarnya GCG merupakan suatu konsep manajerial yang diarahkan untuk segmen korporasi (corporate) atau organisasi yang telah memiliki struktur dan internal system yang proven. Sehingga tidaklah heran ketika tiba-tiba muncul pertanyaan di benak kita, relevankah konsep GCG diterapkan pada sektor usaha kecil menengah yang tentunya berbeda dengan skala korporasi? Tentunya hal itu akan menjadi bahan wacana yang debatable.

 

Apakah Good Corporate Governance (GCG) itu?

Beberapa kalangan mendefisikan Good Corporate Governance sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola (manajemen), pihak kreditur, pemerintah, karyawan, semua pihak-pihak intern maupun ekstern perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing mereka. Dengan satu tujuan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak (stakeholders).

 

Secara konseptual, GCG setidaknya mengandung 3 nilai luhur (value) yang berlaku  bagi pelaku bisnis manapun, tentunya bagi mereka yang masih berpegang pada business etics, yaitu: Transparansi (Transparancy), akuntabilitas(accountability), dan keadilan (fairness). Transparansi, mengajarkan kepada kita bagaimana berusaha secara transparan tanpa berupaya menutup-nutupi berbagai hal yang memang semestinya menjadi hak publik. Akuntabilitas mengajarkan kepada kita tentang bagaimana usaha itu dijalankan secara terarah, terukur, dan terencana secara baik. Sedangkan fairness mengajarkan kepada kita tentang bagaimana usaha itu mampu memberikan nilai tambah positif yang dapat dinikmati oleh semua pihak secara fair dan proporsional.

 

Kita tentunya sepakat bahwa ketiga nilai yang terkandung dalam konsep GCG tersebut merupakan nilai universal yang semestinya menjadi acuan dan pegangan bagi semua  entitas bisnis, baik usaha  besar maupun kecil.

 

Lalu muncul pertanyaan apakah konsep GCG relevan diterapkan untuk usaha skala kecil-menengah? Ataukah hal tersebut hanya merupakan konsep yang terlalu dipaksakan? Untuk menjawabnya, selayaknya kita perlu menengok lebih ke dalam mengenai kondisi riil dan fakta dari UKM itu sendiri.

 

Ada beberapa fakta objektif yang menjadi trademark UKM saat ini, antara lain:

• Model pengelolaan manajemen UKM yang mayoritas masih one man show atau single fighter
• Belum dikenal pemilahan antara aset dan kepentingan pribadi dengan bisnis.
• Sebagian besar struktur modal UKM masih di dominasi modal sendiri. (kesengajaan atau keterpaksaan?)
• Transparansi dan pengelolaan keuangan secara profesional belum menjadi suatu kebutuhan.
• Pola pikir jangka pendek, mudah puas, dan tanpa perencanaan usaha yang matang dan terarah.

 

Kelima fakta tersebut diatas, disadari atau tidak, dipercaya akan dapat menghambat efektifitas penerapan konsep GCG  di sektor usaha kecil-menegah. Karena bagaimanapun juga fakta yang ada itu tampaknya berlawanan dengan lingkungan yang disyaratkan untuk terlaksananya prinsif GCG secara baik. Sebagai contoh, untuk mewujudkan nilai transparansi, akuntabilitas, dan fairness, konsep GCG menghendaki adanya pembagian fungsi dan kewenangan antara komisaris dan manajemen. Sebab tanpa hal itu hanya akan menghambat efektifitas kerja dan memungkinkan terjadinya conflic of interest diantara kedua fungsi yang memang berbeda itu. Namun justru yang terjadi di sektor UKM, adalah kedua fungsi dan peran tersebut sering kali berada dalam satu figur. Seseorang bisa menjabat sebagai direktur sekaligus pemilik perusahaan, bahkan tak jarang fungsi-fungsi yang lain  pun dirangkapnya. Kita sering menyebutnya  dengan istilah gaya manajemen one man show atau single fighter.

 

Contoh yang lain, hampir sebagian besar UKM belum tertarik dan concern untuk menerapkan sistem informasi keuangan yang standar dalam perusahaan. Pertanyaannya bagaimana transparansi dan akuntabilitas  bisa terwujud bila tidak adanya dukungan sistem akuntansi dan pelaporan yang standar dan tertata rapi?

 

 

Peluang

Dari berbagai kendala yang ada tersebut diatas tentunya membuat banyak kalangan merasa ragu terciptanya GCG pada sektor UKM. Namun sebenarnya bila kita kaji lebih jauh lagi tetap saja ada peluang untuk “melegitimasi” dimungkinkannya prinsif GCG bagi UKM. Beberapa diantaranya, yaitu:

• UKM sangat concern dan responsif terhadap berbagai issue lingkungan yang secara langsung maupun tidak langsung disebabkan oleh keberadaan usahanya. Bagi pengusaha UKM, yang ditakutkan bukan sanksi hukum formal, melainkan sanksi sosial yang terkadang justru dirasakan  lebih “kejam”.
• Motif UKM lebih bersifat sosio-profit oriented, sehingga dapat mencegah terjadinya ekses-ekses negatif akibat keserakahan “kapitalisme”. UKM telah merasa “cukup” tatkala mampu menghidupi beberapa karyawan lokal dan keluarganya di rumah. Walaupun untuk usahanya sendiri, terkadang hanya sebatas  “sekedar survive”.
• Pada dasarnya di dalam budaya kita, terkandung nilai-nilai dan prinsif GCG, seperti fairness, saling keterbukaan, saling peduli, jujur, dan sebagainya. UKM memiliki hubungan yang sangat erat dengan budaya yang dianutnya. Dengan kata lain, sebenarnya secara tidak sadar, selama ini UKM pun telah menjalankan sebagian dari prinsif-prinsif GCG itu.

 

Ketiga hal tersebut diatas, secara philosofy sangat relevan dan mendukung terselenggaranya prinsip good corporate governance di lingkungan UKM.

 

Rekomendasi

Dengan menimbang berbagai kendala dan peluang yang ada, dapat disimpulkan sebenarnya prinsip dan konsep GCG dapat saja diterapkan pada usaha skala kecil-menengah, walaupun hal itu memang tidak mudah. Ada beberapa saran yang tampaknya perlu dijalankan oleh siapapun yang menghendaki prinsip dan konsep GCG aplicable pada sektor UKM, yaitu:

 

• Semua pihak terkait sebaiknya meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi GCG guna meyakinkan pada pelaku UKM bahwa GCG akan memberikan benefit yang signifikan bagi kemajuan usahanya.
• Semua pihak terkait mampu mengadaptasi nilai-nilai GCG dengan culture UKM secara tepat dan komprehensif.
• Penerapan GCG di sektor UKM sebaiknya dilakukan secara bertahap, terarah, dan profesional (tidak berbasis pada kepentingan dan tujuan jangka pendek)
• Dukungan semua pihak (stakeholders), pelaku usaha, pemerintah, karyawan, LSM, asosiasi profesi, investor, perbankan, perguruan tinggi, dan masyarakat pada umumnya, dalam menciptakan situasi kondusif bagi terciptanya GCG di sektor UKM mutlak diperlukan.

 

Demikianlah, semoga wacana ini bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi pihak-pihak yang secara serius menghendaki diterapkannya konsep GCG ini pada sektor usaha kecil-menengah.

Yogyakarta, 10 Agustus 2003